JAKARTA, (16/1) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menampung aspirasi pelaku usaha perikanan terkait besaran indeks tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi. Dia mempersilakan pelaku usaha memberikan masukan terkait besaran indeks yang diinginkan. “Silakan disampaikan baiknya berapa (persen) indeksnya. Kita mencari solusi karena penetapan ini mempertimbangkan berbagai …
Baca Selengkapnya »KemenKopUKM Pastikan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Diatur dalam RUU Perkoperasian
Jakarta – Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi memastikan pemberdayaan dan pelindungan koperasi diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang baru. Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam pertemuan pembahasan RUU Perkoperasian lintas pelaku, dan Harmonisasi Permen TKBM lintas Kementerian/Lembaga di Bekasi, Sabtu (14/1/2023) menyatakan KemenKopUKM …
Baca Selengkapnya »KKP Tingkatkan Pengelolaan Kepegawaian Dukung Transformasi Pendidikan
BANYUWANGI, (14/1) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus meningkatkan pengelolaan kepegawaian sebagai salah satu komponen penting dalam transformasi satuan pendidikan lingkup KKP menjadi one single institute yaitu Ocean Institute of Indonesia (OII). Peningkatan pengelolaan kepegawaian juga dipandang penting …
Baca Selengkapnya »KemenKopUKM Berkomitmen Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Jakarta – Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem. Diharapkan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan ekstrem …
Baca Selengkapnya »MenkopUKM Beri Solusi Agar Creative Center Mampu Lahirkan Local Champion
Majalengka – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa pembangunan gedung Creative Center di berbagai daerah, harus mampu melahirkan banyak Local Champion termasuk memiliki ‘nyawa’ dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha pelaku UMKM. “Saya berharap Majalengka Creative Center bisa dikelola dengan baik, harus bisa mendorong kegiatan usaha kreator lokal,” …
Baca Selengkapnya »MenKopUKM: 2023 Jadi Peluang Bagi UMKM untuk Kuasai Pasar Domestik
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa tahun 2023 ini menjadi peluang yang baik bagi pelaku UMKM untuk menguasai pasar domestik sebab ketidakpastian dunia telah menyebabkan rantai pasok global terganggu dan konsumsi domestik akan menjadi hal yang diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi. “Tahun ini menjadi momentum bagi …
Baca Selengkapnya »MenKopUKM: Program PINTU Incubator Hubungkan UKM ke Market Global
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi Program PINTU Incubator yang menjadi upaya untuk mendorong UKM fesyen agar terus berkembang dan terhubung ke dalam market global. MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, saat ini ekonomi kreatif menjadi lokomotif baru pengembangan ekonomi di Indonesia. “Kami mencatat di tahun 2021, sektor …
Baca Selengkapnya »KemenKopUKM Pastikan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Diatur dalam RUU Perkoperasian
Jakarta – Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi memastikan pemberdayaan dan pelindungan koperasi diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang baru. Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam pertemuan pembahasan RUU Perkoperasian lintas pelaku, dan Harmonisasi Permen TKBM lintas Kementerian/Lembaga di Bekasi, Sabtu (14/1/2023) menyatakan KemenKopUKM …
Baca Selengkapnya »Perkuat Entitas Penyuluh Perikanan, KKP Luncurkan SIMLATLUH
BANYUWANGI, (13/1) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perkuat entitas penyuluh perikanan dengan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan atau SIMLATLUH Kelautan dan Perikanan. “Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) telah melakukan terobosan pengendalian kinerja penyuluh perikanan berbasis IT (Information and Technology), melalui Integrated Human Resources …
Baca Selengkapnya »KKP: Sanksi Administratif Jadi Instrumen Peningkatan Kepatuhan di 2023
JAKARTA (10/01) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut bahwa sanksi administratif akan menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan kepatuhan pelaku usaha di tahun 2023. Ini merupakan salah satu strategi pengawasan menjelang implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) untuk menurunkan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Sebelumnya, KKP telah memberitakan …
Baca Selengkapnya »