Jejak Profil Jejak Profil
Bali, (15/3) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung nelayan maju di Indonesia.
Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan inovasi Integrated Human Resources Intelligent Platform, sekaligus meninjau stand-stand yang menjajakan aneka produk kelautan dan perikanan pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM KKP di Jimbaran, Bali, Selasa (14/3/2023). Dalam rakernis tersebut, Menteri Trenggono meminta jajarannya memperkuat kualitas SDM untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan ekonomi biru dan menjadi agen pembangunan kampung-kampung nelayan maju di Indonesia.
Sumber daya unggul yang dimaksud mencakup peserta didik satuan pendidikan di bawah naungan KKP, serta masyarakat yang telah mendapat pelatihan dan pendampingan dari KKP melalui unit kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).
“BRSDM rekrutmen (satuan pendidikan) 100 persen anak nelayan, dan semoga tahun ini sudah berjalan. Mereka ini nantinya menjadi agen pembangunan yang akan kembali lagi ke kampung mereka berasal, membangun kampungnya sehingga menjadi kampung yang memiliki potensi ekonomi yang besar, kampung nelayan maju,” ujar Menteri Trenggono pada Rakernis BRSDM mengangkat tema SDM Unggul untuk Ekonomi Biru di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).
Kampung nelayan maju sendiri merupakan program kerja KKP untuk mendukung transformasi kampung nelayan di Indonesia menjadi lebih bersih dan tertata. Di dalamnya selain pemberian bantuan, pembangunan sarana prasana dan perbaikan infrastruktur, juga ada kegiatan pendampingan usaha, hingga pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya seperti pelatihan perbaikan alat tangkap serta membuat aneka ragam kerajinan tangan dan kuliner.
Melalui program ini pula, Menteri Trenggono berharap kampung nelayan maju ke depannya menjadi pusat ekonomi baik di sektor perikanan maupun pariwisata pesisir.
Di sisi lain, KKP juga memiliki lima kebijakan ekonomi biru untuk meningkatkan kualitas kampung nelayan di pesisir. Kelimanya mencakup perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan di pesisir, laut, dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.
“Bagaimana seluruh kampung nelayan di masa yang datang menjadi kampung yang bersih dan punya potensi ekonomi besar. Kita ingin buat modeling dulu, dan tahun ini ada 10 titik yang kita bangun untuk direplikasi di periode yang akan datang. Dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang, akan ada ribuan kampung nelayan yang sehat dan bersih,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta menambahkan, KKP saat ini memiliki sekitar 8.531 peserta didik yang tersebar di 18 satuan pendidikan yang tengah berproses menjadi Ocean Institut of Indonesia. Sedangkan kegiatan pelatihan tahun ini menyasar 31.490 orang yang diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan kampung nelayan maju.
Pihaknya juga memiliki penyuluh perikanan yang selama ini menjadi garda terdepan mengawal kegiatan di daerah, dengan jumlah 4.431 orang dan tersebar di 37 provinsi. “Proses sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan menjadi core bisnis BRSDMKP dalam menghasilkan SDM Kompeten,” ujarnya.
Untuk mendukung kegiatan terintegrasi kampung perikanan pihaknya juga siap mengembangkan Balai Pelatihan sebagai tempat berkumpul pelaku usaha, pengembangan kelompok/koperasi, pelatihan tematik kelautan dan perikanan, pengembangan digitalisasi, sertifikasi dan pendampingan penyuluh perikanan.
(Red)
