Ganjar: Koperasi yang Baik Sekarang Lagi Kita Pamerkan, Jangan Melihat Jeleknya Saja

Jejakprofil.com , Perbaikan sistem kelembagaan koperasi menjadi penting untuk dilakukan mengingat banyaknya jumlah anggota koperasi yang bergabung. Ketika koperasi tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, bukan tidak mungkin anggota yang berharap untung malah ikut menanggung kerugiannya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut bahwa perkembangan gerakan koperasi di Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik saat membuka acara Harkop Hybrid Expo (H2O) 2022 pada Selasa (26/7/2022). Acara tersebut digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Juli.
“Gak buruk-buruk amat sih, tapi rasanya mesti harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dunia teknologi, memperbaiki sistem yang ada,” jelasnya selepas mengunjungi gerai Expo Acara H2O 2022 yang melibatkan 55 koperasi dari sektor riil yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah pada halaman Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Sistem kelembagaan yang buruk tidak cuma menyoreng reputasi koperasi, tapi juga berpotensi merugikan masyarakat. Selain perbaikan sistem kelembagaan, Ganjar juga berharap modernisasi koperasi menjadi langkah yang tak terhindarkan, terlebih di era digital seperti sekarang ini.

“Jangan melihat yang jeleknya saja, koperasi-koperasi yang baik sekarang kita pamerkan pada acara H2O ini. Koperasi yang ora cetho sudah tak suruh euthanasia saja, disuntik mati. Agar kemudian orang berkoperasi itu jadi terpercaya, yang kredibel. Satu per satu, koperasi yang tidak sehat dan tidak aktif di Jawa Tengah ditertibkan,” jelas Ganjar.

*Modal Kerja UMKM Pengadaan Barang/Jasa*

Bersamaan pula, Ganjar mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari dengan Koperasi Pemasaran Karya Putera Bangsa. Melalui PKS tersebut, KSP Nasari akan memberikan fasilitas modal kerja kepada pelaku UMKM dan koperasi sektor riil sehingga mampu berperan dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ketua KSP Nasari Frans Meroga Panggabean mengatakan bahwa KSP Nasari mendukung penuh percepatan program prioritas pemerintah guna mendorong UMKM dan Koperasi untuk masuk dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai mandat UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Bahkan turunan UU Cipta Kerja tersebut, dikeluarkan pula PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengatur bahwa minimal 40% dari total pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilakukan oleh UMKM dan Koperasi akan kami dukung dengan fasilitas permodalan dari KSP Nasari,” terang Frans yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Terkait perbaikan sistem kelembagaan koperasi, Frans Meroga berpendapat bahwa yang menjadi prioritas adalah pembentukan sebuah lembaga yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan koperasi simpan pinjam, lengkap dengan rutin mempublikasikan peringkat rating koperasi simpan pinjam kepada publik.

“Pembentukan lembaga sebagai pendukung infrastruktur pengawasan dan penjaminan simpanan anggota bagi koperasi simpan pinjam ini adalah solusi dari kami gerakann koperasi atas sikap kami menolak RUU P2SK kemarin, terutama pada Bab ke-12 yang memberi kuasa terlalu absolute kepada OJK dalam seluruh kegiatan usaha koperasi simpan pinjam,” cetus Frans.

Di hadapan awak media Ganjar Pranowo pun berharap kepada seluruh pihak bisa menggunakan lebih banyak produk lokal, terutama yang dibuat oleh UMKM binaan koperasi. Di sisi lain, Ganjar juga terus mendorong pemerintah daerah agar senantiasa mendukung koperasi yang konkrit membina UMKM.

“Dukungan permodalan UMKM seperti dari KSP Nasari ini konkrit akan mendorong pelaku UMKM bisa masuk e-katalog lokal pengadaan barang/jasa sehingga bisa kita beli dari mereka. Nah kalau sudah seperti itu, mereka tergabung di koperasi, bagus, dan mensejahterakan anggotanya,” tandas Ganjar.

(Slamet)