KUPANG, (26/4) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai pengungkit ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, sekaligus mendukung target swasembada garam nasional. Percepatan ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pembahasan Tim Terpadu dan Tim Persiapan Pengadaan Tanah K-SIGN yang diselenggarakan di Kupang pada Kamis 23 April lalu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menegaskan bahwa proyek K-SIGN merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri garam nasional. “Pembangunan kawasan ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat pesisir, khususnya di Rote Ndao,” ujarnya dalam siaran resmi, Minggu (26/4).
Ia menambahkan, sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan, baik teknis maupun sosial. Kegiatan yang berlangsung di Kupang ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan pengadaan tanah sebagai fondasi pembangunan kawasan industri garam yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan bahwa kehadiran K-SIGN akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah. “Kawasan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menggerakkan sektor ekonomi pendukung di daerah,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyelesaian pengadaan tanah dan kesiapan masyarakat di lokasi terdampak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Benyamin Nahak, menegaskan bahwa dukungan infrastruktur menjadi faktor kunci keberhasilan kawasan. Menurutnya, ketersediaan akses jalan serta pengelolaan sumber daya air akan memperlancar mobilitas produksi dan meningkatkan efisiensi distribusi garam.
Senada dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, menambahkan bahwa aspek perencanaan dan koordinasi terus diperkuat untuk memastikan kelancaran proses. “Kami memastikan seluruh tahapan berjalan terintegrasi dan memberikan kepastian bagi pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya.
*Libatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Setiap Tahapan Pembangunan*
Pembahasan dalam forum ini turut melibatkan perangkat daerah di sekitar K-SIGN, termasuk Camat Rote Timur, Camat Pantai Baru, Camat Landu Leko, serta para kepala desa di wilayah tersebut. Keterlibatan ini sekaligus menjadi ruang bersinergi mulai mengevaluasi progres pengadaan tanah, pendataan lokasi, hingga penyusunan dokumen penetapan lokasi sebagai dasar hukum pembangunan Kawasan.
Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh peserta sebagai komitmen bersama untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga tumbuhnya pusat ekonomi baru di Rote Ndao.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian industri garam nasional. Selain mengurangi ketergantungan impor, proyek ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, serta menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan menuju swasembada garam nasional.
HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN