BANDAR LAMPUNG, JejakProfil – Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indra Gunawan, S.T., M.H., memaparkan desain kebijakan Program 3 Juta Rumah dalam Seminar Nasional Geodesi Festival ke-9 di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, Kamis 20 November 2025.
Ia menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai upaya komprehensif untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Pemerintah membangun tidak hanya rumah, tetapi juga fondasi kesejahteraan masyarakat. Program 3 Juta Rumah adalah instrumen besar untuk menurunkan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Indra dalam paparannya.
Backlog dan Profil Kemiskinan
Indra memaparkan bahwa Indonesia saat ini dihuni oleh sekitar 285,5 juta orang atau 93 juta keluarga. Dari jumlah tersebut, struktur sosial-ekonomi masyarakat masih didominasi kelompok miskin dan rentan.
• Sekitar 2,85 juta orang termasuk kategori miskin ekstrem.
• 24,6 juta orang masuk kategori miskin.
• 68,5 juta orang dikategorikan rentan miskin.
• Sementara 137 juta orang masuk kelompok aspiring middle class.
“Jika digabungkan, lebih dari 60 persen penduduk masih berada pada kondisi rentan menurut standar Bank Dunia,” jelas Indra Gunawan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang mengusung tema “Transformasi Digital untuk Tata Kelola Ruang dan Infrastruktur Berkelanjutan”.
Kondisi tersebut, sambung Indra, berkelindan dengan backlog perumahan yang masih tinggi. Data DTSEN 2025 mencatat sedikitnya 36,7 juta keluarga mengalami backlog baik secara kuantitas maupun kualitas.
• 20,9 juta berada pada backlog kualitas (rumah tidak layak huni).
• 6 juta backlog gabungan.
• 9,8 juta belum memiliki rumah sama sekali.
Dalam pemaparannya, Kementerian PKP telah menetapkan prioritas, lewat pemetakan backlog menjadi tiga kawasan utama:
- Perdesaan (19,73 juta keluarga) dengan dominasi backlog kualitas.
- Wilayah pesisir dan permukiman kumuh (7,83 juta keluarga) yang membutuhkan peningkatan kualitas kawasan dan relokasi.
- Perkotaan (7,16 juta keluarga) yang menghadapi tekanan backlog kuantitas.
“Karakteristik backlog di tiap wilayah berbeda, karena itu intervensinya juga berbeda,” jelas Indra Gunawan.
Untuk wilayah perdesaan, pemerintah menggerakkan program BSPS, yakni pembangunan rumah baru untuk keluarga desil 1 serta renovasi untuk desil 2 -4. Target dua juta unit dikerjakan dengan biaya rata-rata Rp 21,8 juta per unit. Total anggaran mencapai Rp 43,6 triliun.
Di wilayah pesisir dan permukiman kumuh, langkah yang ditempuh adalah peningkatan kualitas kawasan dan relokasi ke rumah sewa sosial (walk-in flat).
Pemerintah menyiapkan penanganan di 1.200 area prioritas dengan total anggaran Rp 26,4 triliun, melalui gabungan APBN dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sementara untuk perkotaan, pendekatan yang diambil adalah pembangunan perumahan vertikal.
Sebanyak satu juta unit direncanakan dibangun melalui pendanaan swasta dengan harga rata-rata Rp 240 juta per unit. Perumnas dan Danantara berperan sebagai offtaker.
Total Anggaran dan Dampak Ekonomi
Secara keseluruhan, sambung Indra, Program 3 Juta Rumah membutuhkan investasi sekitar Rp 310 triliun, yang terdiri atas pendanaan APBN, KPBU, serta investasi murni sektor swasta.
“Investasi besar ini tidak hanya menyasar pemenuhan rumah, tetapi juga memiliki dampak turunan yang kuat,” tegasnya.
Program ini diproyeksikan berkontribusi 8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurunkan kemiskinan hingga 5 persen, terutama melalui peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan multidimensi.
Menciptakan 250.000 lapangan kerja per tahun di sektor konstruksi.
“Multiplier effect-nya besar. Setiap rumah yang dibangun menghadirkan pekerjaan, menggerakkan industri bahan bangunan, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tutur Indra.
Indra menekankan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PKP, tetapi juga pada sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
“Ini bukan sekadar proyek konstruksi. Ini proyek kemanusiaan. Kita ingin memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak dan bermartabat,” jelas Indra Gunawan.
