KKP Teken Pernyataan Bersama Pengembangan Karbon Biru di COP31

TURKIYE, (18/11) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat upaya pengembangan karbon biru Indonesia melalui penandatanganan Pernyataan Bersama (Joint Statement) dengan sejumlah mitra pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan proyek karbon biru yang berintegritas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengembangan karbon biru merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat ekonomi biru sekaligus berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global.

“Indonesia memiliki potensi ekosistem karbon biru yang besar, khususnya mangrove dan padang lamun, sehingga perlu dikelola melalui tata kelola yang kuat, berbasis sains, serta memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (18/11).

Dalam rangkaian kegiatan COP31 di Turkiye, KKP diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menandatangani Pernyataan Bersama dengan Direktur Utama PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon), Rio Fafen Ciptaswara, dan CEO Apolownia, Theo Derache, terkait penerimaan dokumen dan informasi awal usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa. Usulan yang disampaikan perusahaan mencakup kegiatan restorasi dan rehabilitasi mangrove dan lamun berbasis solusi alam (nature-based solutions). Penandatanganan sekaligus sebagai langkah awal dan menjadi model pengelolaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dari sektor kelautan.

KKP selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administrasi lanjutan dan pengecekan lapangan sesuai tugas, kewenangan, serta prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan kekurangan dokumen atau hal-hal yang memerlukan klarifikasi, pihak pengusul akan diminta melengkapi dokumen dan memberikan penjelasan sesuai prosedur yang berlaku.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, menyampaikan bahwa Pernyataan Bersama tersebut merupakan dokumentasi penerimaan dokumen dan informasi awal dalam proses penyiapan usulan proyek, bukan persetujuan atau pengesahan proyek, penetapan lokasi definitif, pemberian hak karbon, maupun pemberian hak eksklusif atau prioritas kepada pihak pengusul. Setiap proyek tetap wajib memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, pemerintah juga memastikan bahwa pengembangan karbon biru harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Regulasi baru mewajibkan penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta mekanisme pengaduan (grievance mechanism) dalam setiap proyek.

“Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru,” tegas Irwan.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN