TANA TORAJA, JejakProfil.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja memperkuat komitmen membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dengan mengangkat tema “Tingkatkan Pengawasan, Wujudkan Pelayanan Pertanahan yang Bersih, Transparan, dan Bebas dari Korupsi”.
Kegiatan ini menghadirkan unsur penegak hukum sebagai narasumber, yakni Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, Ronald Massang, serta Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Andi Mujahidah Amal.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Mariana Derlan Masia Harahap, S.Sos., M.Si. turut hadir sebagai moderator sekaligus mengawal pembahasan mengenai penguatan integritas dalam pelayanan pertanahan.
Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya pengawasan, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Penguatan integritas menjadi aspek penting bagi instansi pertanahan. Sebab, pelayanan pertanahan berkaitan langsung dengan kepastian hukum, administrasi kepemilikan tanah, dan kepentingan ekonomi masyarakat.
Berbagai layanan, mulai dari pendaftaran tanah, pemeliharaan data pertanahan, peralihan hak, hingga penanganan pengaduan, membutuhkan proses yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Integritas Harus Menjadi Budaya Kerja:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Mariana Derlan Masia Harahap, menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi maupun pencapaian predikat kelembagaan.
Menurutnya, integritas harus tercermin dalam perilaku setiap pegawai, mulai dari kedisiplinan, keterbukaan informasi, hingga konsistensi memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar mengejar predikat WBK dan WBBM. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Masyarakat harus merasakan perubahan melalui pelayanan yang mudah, cepat, pasti, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Mariana.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik pungutan liar dalam pelayanan pertanahan.
Menurutnya, seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Setiap pegawai memiliki tanggung jawab menjaga nama baik institusi. Kami ingin memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan, tanpa biaya di luar aturan, tanpa diskriminasi, dan tanpa penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
WBK dan WBBM Bukan Sekadar Predikat:
Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan berkualitas.
Predikat WBK menitikberatkan pada pembangunan unit kerja yang mampu mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Sementara itu, WBBM menekankan penguatan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan Zona Integritas mencakup enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keenam area tersebut menjadi landasan untuk membangun sistem kerja yang lebih profesional sekaligus mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.
Melalui kegiatan internalisasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja mendorong seluruh pegawai memahami bahwa pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan bersama.
Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau aparat pengawas, tetapi juga membutuhkan kesadaran setiap aparatur dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui pengaduan, kritik, dan evaluasi pelayanan menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja berharap penguatan Zona Integritas dapat mendorong pelayanan pertanahan yang semakin profesional, terpercaya, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dengan demikian, predikat WBK dan WBBM tidak sekadar menjadi pencapaian administratif, tetapi harus menjadi bukti nyata perubahan budaya kerja dan kualitas pelayanan publik.






