Lampung Tengah, jejakprofil.com – Memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan sekaligus melindungi aset negara, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rabu (4/11/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Lukman Nulhakim, S.Si.T., M.Si., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., serta dihadiri jajaran kedua instansi.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antarlembaga dalam koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait penegakan hukum, pencegahan sengketa dan konflik agraria, serta pemulihan dan penyelamatan aset negara di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.
Melalui kolaborasi tersebut, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah akan memberikan dukungan hukum melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), meliputi pendampingan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain yang diperlukan untuk melindungi aset negara dan kepentingan publik.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Lukman Nulhakim, menegaskan bahwa keterlibatan kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan tertib administrasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset pertanahan.
Menurutnya, kerja sama ini diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa maupun konflik agraria sekaligus memperkuat langkah preventif dalam menghadapi berbagai persoalan pertanahan di wilayah Lampung Tengah.
Sinergi BPN dan Kejaksaan ini diharapkan tidak sekadar memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola pertanahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepastian hukum atas tanah serta perlindungan aset negara dapat semakin terjamin, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
