Oleh: Dr.Nasrullah AR.SP.d.I., M.H.
KETIKA KONSTITUSI DIUJI OLEH KEKUASAAN
Peristiwa politik dan ketatanegaraan yang berkembang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu momentum penting dalam proses perjalanan demokrasi Indonesia.
Persoalan ini bukan sekadar persoalan pribadi seorang pejabat negara, bukan pula semata-mata persoalan persaingan politik antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang berseberangan. Lebih jauh, persoalan ini menyentuh fondasi paling mendasar dalam kehidupan bernegara, yaitu konstitusi, supremasi hukum, integritas kekuasaan, dan prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan proses demokrasi yang sehat
Ketika seorang pejabat publik menduduki jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan, maka segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan kedudukannya harus tunduk kepada konstitusi dan tidak cacat.
Tidak boleh ada seseorang yang merasa memiliki kedudukan istimewa sehingga dapat berada di atas hukum.
Dalam konteks inilah menurut saya perjuangan Prof. Denny Indrayana menjadi perhatian publik. Ia mengangkat persoalan yang menurut pandangannya bukan lagi sekadar kontroversi administratif mengenai dokumen pendidikan, melainkan persoalan konstitusional yang menyangkut persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Perjuangan tersebut kemudian dikenal dalam narasi publik sebagai jihad konstitusi.
Jihad konstitusi dalam pengertian ini merupakan perjuangan moral, intelektual, dan hukum untuk memastikan bahwa konstitusi tidak dikalahkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan.
AWAL MULA PERSOALAN: KONTROVERSI PERSYARATAN PENDIDIKAN GIBRAN
Persoalan bermula dari kontroversi mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Pasal 169 huruf r menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Persoalan yang kemudian diperdebatkan adalah keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang berasal dari pendidikan luar negeri.
Dokumen tersebut menjadi objek perdebatan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan undang-undang.
Pertanyaan konstitusional yang kemudian muncul adalah:
1. Apakah persyaratan pendidikan calon wakil presiden telah dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan?
2. Apakah dokumen penyetaraan pendidikan diterbitkan berdasarkan persyaratan dan prosedur administrasi yang sah?
3. Apakah terdapat persoalan hukum dalam penerbitan dokumen tersebut?
4. Bagaimana konsekuensi hukum apabila kemudian pengadilan menyatakan dokumen administrasi yang digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan tersebut tidak sah?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah peradilan.
PERJUANGAN DENNY INDRAYANA: DARI KONTROVERSI POLITIK MENUJU PERJUANGAN KONSTITUSIONAL
Prof. Denny Indrayana merupakan seorang akademisi hukum tata negara dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran, Denny mengambil posisi sebagai salah satu pihak yang mempersoalkan aspek konstitusional pencalonan tersebut walaupun banyak sekali cibiran Kepada Prof Deny Indrayana Mulai tidak beradab,pansos, pengacau, buat kegaduhan namun belakangan banyak sekali kelompok yang berkepentingan dengan buah jihad dilakukan Prof.Deny.
Pada 10 September 2026, Denny bersama sejumlah pemohon mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.
Mereka meminta agar persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran diperiksa melalui mekanisme hukum.
Namun, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut dalam rezim perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Putusan itu perlu dipahami secara tepat.
Mahkamah tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun demikian, Mahkamah mengatakan Gibran tidak mempunyai Ijasah SMA.
Ketika MK,MA dan DPR melakukan rapat yang akhirnya memutuskan menyampaikan hak menyatakan pendapat ( HMP ) inilah bagian history perjuangan Denny Indrayana dalam perjalanan pengunduran Wapres Gibran 11-11-2026, sehingga saya berpendapat Denny Indrayana layak diusul kan menjadi Wapres pengganti Gibran atas perjuangannya.
Wallahu’alam Bissawab.
(Red)
