Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan program Sekolah Rakyat harus menjadi pengubah permainan (game changer) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan yang digelar di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
“Sekolah rakyat harus menjadi game changer yang terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai Perpres No. 120 Tahun 2025, program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Muhaimin.
Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi besar menghadirkan pendidikan yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah berdiri di 34 provinsi, dengan menjangkau lebih dari 15.820 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan fasilitas serta ekosistem pembelajaran yang sebelumnya sulit dijangkau oleh kelompok rentan.
“Sekolah rakyat bukan hanya instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga sistem pendidikan yang adaptif dan kompetitif,” kata Muhaimin.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberlanjutan program melalui penguatan tata kelola serta perencanaan masa depan bagi para lulusan. Menurutnya, lulusan Sekolah Rakyat harus dipersiapkan agar mampu terhubung langsung dengan dunia kerja, dunia usaha, maupun jalur profesi strategis sesuai potensi masing-masing.
“Lulusan sekolah rakyat harus menjadi agen pemberdayaan. Mereka yang memiliki bakat perlu terus diberi akses dan dukungan agar mampu berkembang secara optimal,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut memberikan apresiasi terhadap peran Muhaimin dalam menggagas program tersebut sejak awal.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 93 gedung Sekolah Rakyat yang tengah dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, sekitar 69 persen ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Ini menjadi fondasi penting agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” kata Saifullah.
Pemerintah berharap, melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, program Sekolah Rakyat dapat terus diperluas dan diperkuat sebagai strategi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia.
(Red/Slamet)
