JAKARTA, (14/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan keterbukaan informasi publik mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pertemuan global Ocean Impact Summit (OIS) 2026 yang akan berlangsung di Bali pada 8-9 Juni mendatang. Langkah ini guna membangun kepercayaan investor untuk berinvestasi di sektor kelautan nasional.
Dalam konteks OIS 2026, keterbukaan informasi menjadi enabler utama bagi Stream D – Ocean as a Governance & Innovation System. Artinya, laut dipandang bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai sistem tata kelola yang membutuhkan data terbuka, inovasi, dan partisipasi multipihak.
“Ini menjadi bagian penting untuk pembangunan ekonomi biru, bagaimana kita mengangkat potensi-potensi ekonomi biru dari laut ini, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan negara,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (14/2).
Forum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup KKP kemarin diantaranya membahas urgensi pelaksanaan OIS 2026 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan nasional. Potensi investasi di sektor kelautan sangat besar khususnya pada bidang-bidang yang selama ini belum digali optimal. Seperti pemanfaatan komoditas laut dalam untuk industri farmasi. Lalu spesies alga merah yang jumlahnya melimpah di perairan Nusantara, untuk dijadikan bahan baku utama pembuatan plastik ramah lingkungan atau biodegradable.
Dalam menarik minat investasi, sambung Hendra, diperlukan data-data yang lengkap, kredibel dan mudah diakses. Selain itu, informasi mengenai kebijakan juga penting bagi investor sebagai pendukung pengambilan keputusan berinvestasi. “Keterbukaan membangun kepercayaan. Tanpa transparansi, tidak ada legitimasi kebijakan, tanpa kepercayaan, tidak ada kolaborasi, tanpa kolaborasi, sulit mencapai dampak nyata ekonomi biru,” ungkapnya.
KKP fokus pada tiga hal dalam menjalan keterbukaan informasi publik, yakni keterbukaan data, penerapan teknologi, serta komitmen membangun kepercayaan masyarakat. Untuk itu, KKP terus memperkuat kualitas, integrasi, dan aksesibilitas data kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan publik, peneliti, dan investor.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Adita Irawati, menyebut pentingnya strategi komunikasi dalam menggaungkan potensi ekonomi biru menuju pelaksanaan OIS 2026. Menurutnya, perlu sinergi multipihak sehingga penyebaran informasi bisa dilakukan secara masif, terukur, dan efektif.
“Narasi besarnya membuka potensi ekonomi biru. Bersama KKP selanjutnya akan diturunkan dalam narasi turunan dalam membuka potensi ekonomi biru itu apa saja sih? Laut sebagai pusat aktivitas ekonomi, laut sebagai potensi untuk manfaat energi, kekayaan hayati, ketahanan wilayah pesisir dan sebagainya. Ini yang harus kita turunkan dalam bahasa yang mudah dipahami dengan navigasi monitoring untuk memahami arah perbincang publik ada di mana,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk mempercepat pengolahan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan guna mendukung layanan keterbukaan informasi publik, Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi, Riset, dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri mendorong penggunaan Artificial Intelligence (AI). Dengan teknologi masa kini, pengolahan data bisa berlangsung cepat, dinamis, dan realtime.
“AI mampu memberikan tools untuk bisa melihat yang tidak terlihat, misalnya kemampuan mendeteksi kapal-kapal anomali secara realtime. Kemudian bisa melakukan prediksi modeling dari sisi stok ikan, bisa memberikan enforcement berdasarkan resiko, bisa memberikan kuota sistem yang dinamis berdasarkan arus, suhu, bisa juga memberikan automatic complaint scoring,” terangnya.
Dia menambahkan, sebagai laboratorium kelautan yang sangat kompleks dan besar, Indonesia sedang berada di era transisi penting, dari archipelago to algorithm. Harusnya Indonesia sudah mampu menjadi pemimpin tata kelola laut berbasis AI untuk masa depan berkelanjutan, tidak lagi berdasarkan resource management.
“Kita tidak bisa lagi mengelola laut di abad 21 dengan sistem abad 20, nah kita lihat bahwa kapal bergerak setiap menit, begitu juga ikan. Ini itu Indonesia’s moment to lead ya terkait Ocean Impact Summit,” jelasnya.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pelaksanaan OIS pertama di Bali pada Juni nanti bertujuan membuka potensi ekonomi biru dari laut menjadi peluang ekonomi, keuangan/Investasi, dan bisnis. KKP menargetkan lahirnya investasi skala besar dan peluang komersial di sektor blue economy khususnya di bidang farmasi laut, serta menjadikan Indonesia sebagai gerbang ekonomi kelautan di Asia Tenggara.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
