Jakarta – Etos Indonesia Institute (ETOS) merilis hasil Survei Nasional Pendapat dan Harapan Publik terhadap Polda Metro Jaya yang dilaksanakan pada 10 Januari hingga 30 Januari 2026. Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih berada di atas 70 persen, meskipun institusi kepolisian tengah berada dalam sorotan publik akibat sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota.
Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyampaikan bahwa survei ini dilakukan untuk menangkap respons objektif masyarakat di tengah kuatnya narasi negatif terhadap Polri, khususnya yang berkembang di media sosial. Menurutnya, persepsi publik kerap dibentuk oleh pemberitaan kasus per kasus, tanpa melihat kinerja institusi kepolisian secara menyeluruh.
“Tujuan survei ini adalah untuk melihat secara jujur bagaimana pandangan dan harapan publik terhadap kinerja Polri, khususnya Polda Metro Jaya. Di media sosial, Polri sering kali hanya ditampilkan dari sisi buruknya, padahal masyarakat tetap membutuhkan kehadiran polisi,” ujar Iskandarsyah dalam keterangan resmi ETOS di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, Polri merupakan institusi sipil yang lahir dari amanat reformasi dan terpisah dari TNI sejak era reformasi ABRI. Karena itu, kritik terhadap oknum tidak seharusnya digeneralisasi sebagai kegagalan institusi secara keseluruhan.
Survei ETOS melibatkan 2.000 responden yang tersebar di enam wilayah hukum Polda Metro Jaya, meliputi lima wilayah administrasi DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, serta tiga daerah penyangga yang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, yakni Depok, Kota Bekasi, dan Tangerang Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling, dengan margin of error sekitar 0,8 persen.
Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di atas 70 persen, angka yang dinilai sebagai capaian positif. Iskandarsyah menjelaskan, dalam kajian persepsi publik, tingkat kepercayaan di atas 60 persen sudah dikategorikan sebagai respons menengah ke atas atau cenderung baik.
“Ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai isu dan insiden yang terjadi, masyarakat masih menaruh kepercayaan dan tetap membutuhkan Polri. Jika terjadi tindak kriminal di Jakarta dan sekitarnya, Polri tetap menjadi institusi yang berada di garda terdepan untuk menangani dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Iskandarsyah menambahkan, survei ini juga memasukkan pertanyaan terkait sejumlah peristiwa dan insiden yang terjadi pada Agustus tahun lalu, termasuk tindakan aparat di lapangan. Namun hasilnya menunjukkan bahwa publik mampu memisahkan perilaku oknum dengan kebutuhan terhadap institusi kepolisian secara umum.
Ia menegaskan bahwa publikasi hasil survei ini tidak dimaksudkan untuk menyerang atau mendiskreditkan Polri. Sebaliknya, hasil survei diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan konstruktif bagi institusi kepolisian.
“Hasil survei ini tidak berkorelasi langsung dengan kasus-kasus oknum yang terjadi belakangan. Di dalam tubuh Polri masih banyak anggota yang berintegritas, profesional, dan benar-benar melayani masyarakat,” tegasnya.
Iskandarsyah juga mengungkapkan bahwa hasil survei nasional tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Kapolda Metro Jaya dan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda), baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, sebagai bagian dari kontribusi ETOS dalam mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja kepolisian.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LKSKI), Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., menilai berbagai masukan dan sorotan publik terhadap Polri merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi dan seharusnya disikapi secara positif oleh institusi kepolisian.
Menurut Edi, Polri saat ini terus melakukan pembenahan internal dan peningkatan kinerja di lapangan, termasuk upaya membangun kembali kepercayaan publik melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Polri berupaya hadir di tengah masyarakat dan mendukung program pemerintah. Salah satunya melalui pembangunan sekitar 1.500 unit Sentra Pangan Bergizi (SPBG) yang ditargetkan hingga 2026 untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Terkait pemanggilan Kapolri oleh Presiden, Edi menilai pertemuan tersebut merupakan hal yang wajar dalam hubungan kerja antara Presiden sebagai kepala negara dengan Kapolri sebagai bawahannya. Ia menegaskan bahwa pemanggilan tersebut tidak perlu ditafsirkan sebagai sinyal pergantian Kapolri.
“Pertemuan itu bersifat biasa. Presiden tentu ingin mengetahui kondisi terkini, terutama terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih di tengah berbagai persoalan di daerah seperti banjir dan isu kamtibmas lainnya,” ujarnya.
Ia juga menanggapi spekulasi yang berkembang usai pertemuan kelompok oposisi dengan Presiden yang kemudian dikaitkan dengan wacana pergantian Kapolri. Menurutnya, penafsiran tersebut terlalu jauh dan tidak berdasar.
“Pergantian Kapolri tidak bisa dilakukan secara singkat. Prosedurnya panjang dan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepolisian,” kata Edi.
Mantan anggota Kompolnas itu menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat indikasi kuat terkait pergantian Kapolri dalam waktu dekat. Ia menilai Presiden masih fokus pada agenda pembangunan nasional serta penanganan berbagai persoalan strategis.
“Presiden saat ini masih sangat membutuhkan peran Polri untuk menyukseskan berbagai program dan menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.
(Red/Slamet)
