JAKARTA, (30/1) – Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung penuh Pemerintah DKI Jakarta dalam mengurai kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta.
KKP sejak awal tahun ini telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan yang ada di lokasi tersebut untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau non aktif guna memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan perikanan, keselamatan pelayaran, serta pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan tetap berjalan optimal.
“Sejak awal tahun 2026, petugas kami bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan yang ada untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau non aktif. Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (30/1).
Identifikasi tersebut dilakukan syahbandar di pelabuhan perikanan bersama unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta serta petugas terkait lainnya.
Lotharia menyampaikan kepadatan kapal perikanan di Muara Angke menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional di kawasan pelabuhan perikanan.
“Saat ini cuaca buruk juga membuat banyak kapal belum berani melaut. Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik,” imbuhnya.
Koordinasi yang intensif dengan pemilik kapal juga dilakukan untuk merelokasi kapal-kapal yang berada di dermaga Muara Angke. Kapal tersebut diarahkan untuk melakukan tambat labuh di sekitar dermaga PPN Muara Angke dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.
“Persoalan ini kita selesaikan bersama, Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kepadatan kapal ini. Penataan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemilik kapal, agar penataan berjalan tertib dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi kepelabuhanan di PPN Muara Angke. Dengan upaya tersebut, diharapkan aktivitas pelabuhan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan mendukung produktivitas sektor perikanan tangkap nasional.
HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP
