Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar Rapat kerja Nasional (Rakernas) ke-17, di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu (18/1). Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menjelaskan beberapa aspek krusial menjadi fokus pembahasan, yakni pengelolaan fiskal, kebijakan pemerintah daerah, dan tren pertumbuhan nasional ke depan.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII tahun 2026 yang dipusatkan di Hotel Aston Pelita, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Acara yang berlangsung pada 18-20 Januari 2026 ini mengusung tema strategis, yaitu “Wujudkan Asta Cita Untuk Daerah yang Sejahtera”.
Ketua Umum APKASI yang juga merupakan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyatakan bahwa Rakernas kali ini menjadi momentum krusial bagi para kepala daerah untuk menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan visi besar pemerintah pusat.
Menurutnya, APKASI hadir sebagai wadah untuk menyerap aspirasi seluruh Bupati di Indonesia demi mewujudkan pemerintahan yang lebih solid.
Dalam keterangannya, Bursah Zarnubi menekankan pentingnya bagi para Bupati untuk mengenali dan memahami kebijakan menteri-menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan agar 8 poin “Asta Cita” dapat terimplementasi dengan landasan etik yang kuat di tingkat kabupaten.
”Kita tidak ingin Bapak Prabowo tidak ada kontrol langsung ke bawah mengenai kebijakan nasional. Oleh karena itu, melalui forum ini, kita ingin 8 poin Asta Cita benar-benar dilandasi etik di tingkat daerah,” ujar Bursah.
Selain penyelarasan visi nasional, Rakernas XVII juga membahas sejumlah isu teknis dan fundamental yang sedang dihadapi daerah, di antaranya:
Perbaikan Hubungan Pusat-Daerah: Fokus pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Tidak luput juga Pembahasan mendalam mengenai persoalan Pilkada serta dinamika terkait perpanjangan masa jabatan Bupati.
Ia juga menyebutkan terus mendorong pelibatan aktif Bupati dalam Musrenbang nasional guna menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Bursah menegaskan bahwa posisi kabupaten sangat vital karena para Bupatilah yang paling memahami situasi dan kondisi masyarakat di lapangan. Ia meyakini bahwa stabilitas negara dimulai dari stabilitas di tingkat daerah.
”Kabupaten adalah denyut jantung pelayanan publik. Apabila kabupaten kokoh dan kuat, maka Indonesia akan segera berakselerasi, maju, dan pastinya berdaulat,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat yang memberikan pemaparan langsung mengenai arah kebijakan terbaru untuk direspon oleh para kepala daerah yang hadir.
(Red/Slamet)
