JAKARTA, JejakProfil – Presiden Prabowo Subianto tampaknya tak ingin membiarkan target ambisius di sektor papan berjalan di tempat.
Dalam waktu dekat, ia bakal meresmikan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat (BP3R), sebuah lembaga yang dirancang untuk memangkas keruwetan birokrasi hunian.
Kursi nakhoda badan ini disebut-sebut telah dipesan untuk sang Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah.
Kabar ini ditiupkan langsung oleh Utusan Khusus Presiden, Hashim Joyohadikusumo.
“Pak Prabowo sudah menyiapkan badan tersebut berikut kepengurusannya. Kepalanya Pak Fahri Hamzah,” ujar Hashim di Jakarta, Kamis pekan lalu.
Meski memimpin BP3R, politikus asal Sumbawa itu disebut tetap akan menjalankan fungsinya sebagai Wamen PKP—sebuah mandat ganda untuk memastikan eksekusi lapangan tak lagi tersandera ego sektoral.
Penawar Racun Backlog
Pembentukan BP3R bukan sekadar menambah deretan lembaga baru. Badan ini diproyeksikan sebagai “ujung tombak” untuk mengurai benang kusut backlog perumahan yang masih membelit jutaan keluarga di Indonesia.
Hashim menyebut BP3R berfungsi sebagai penerobos rintangan yang selama ini mengendap di kementerian-kementerian terkait.
Fahri Hamzah sendiri mengonfirmasi telah berdiskusi intens dengan Presiden mengenai desain kelembagaan ini.
Menurut dia, selama ini penanganan perumahan nasional terlalu terfragmentasi di banyak institusi.
“BP3R dirancang menyatukan urusan tanah, pembiayaan, hingga perizinan dalam satu simpul koordinasi,” kata Fahri.
Fokus badan ini nantinya akan lebih spesifik: mengelola lahan, menyediakan infrastruktur, dan memacu pembangunan hunian vertikal di kawasan urban yang kian sesak.
Targetnya jelas, yakni menekan pertumbuhan kawasan kumuh dan memperbaiki sanitasi tanpa harus memperpanjang rantai birokrasi yang melelahkan.
Jurus Pembiayaan Non-APBN
Yang menarik, pemerintah berambisi menggerakkan roda BP3R tanpa menguras kantong APBN secara langsung.
Strategi “kantong kanan-kantong kiri” pun dimainkan. Pemerintah bakal mengandalkan skema pembiayaan campuran (blended financing) dengan menggandeng investor swasta.
Dalam skenario ini, Badan Pengelola Investasi Danantara bakal masuk sebagai mitra strategis.
Keterlibatan Danantara diharapkan mampu menyuntikkan dana segar bagi pembangunan perumahan tanpa menambah beban fiskal negara yang sudah cukup berat.
“Ini pendekatan inovatif agar pembangunan jalan terus, tapi beban negara tidak bertambah,” tambah Fahri.
Dari Aktivis ke Kursi Strategis
Sosok Fahri Hamzah bukanlah wajah baru dalam pusaran kekuasaan. Mantan aktivis Universitas Indonesia yang membidani kelahiran KAMMI saat Reformasi 1998 ini dikenal vokal sejak duduk di parlemen pada 2004.
Tiga periode di DPR RI hingga menjabat posisi Wakil Ketua DPR telah mengasah kemampuannya dalam menavigasi kebijakan publik.
Meski dikenal sebagai pengeritik tajam pada masa lalu, Fahri kini berada di barisan dalam pemerintahan.
Penghargaan Bintang Mahaputra Nararya yang diterimanya pada 2020 seolah menjadi stempel atas jam terbangnya di panggung politik nasional.
Kini, ujian sesungguhnya bagi Fahri adalah membuktikan bahwa BP3R bukan sekadar badan baru di atas kertas, melainkan mesin efektif yang mampu memberikan atap bagi rakyat yang kesulitan mendapatkan kredit hunian.
Analisis Tambahan: Mengapa BP3R Menjadi Kunci?
Dalam kacamata kebijakan publik, pembentukan BP3R adalah pengakuan pemerintah bahwa masalah perumahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara lama.
Selama ini, kendala utama pembangunan perumahan adalah harga lahan yang liar dan birokrasi perizinan yang berbelit di tingkat daerah hingga pusat.
Dengan adanya BP3R di bawah komando Wamen PKP Fahri Hamzah, pemerintah ingin memastikan bahwa ketika investor masuk atau Danantara mengucurkan dana, hambatan teknis di lapangan sudah “dibersihkan” oleh badan ini. (syaiful amri)
