Jakarta, jejakprofil.com – Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan turut menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (03/12/2025) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Bagi Kantah Jakarta Selatan, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan komitmen seluruh jajaran untuk memberantas mafia tanah serta meningkatkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan berkeadilan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, menerima penghargaan pin emas dari Kementerian ATR/BPN. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, dan kontribusi jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta termasuk Kantah Jakarta Selatan dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada kesempatan yang sama menyampaikan capaian signifikan sepanjang tahun 2025 yang diperoleh melalui kerja sama intensif antara Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum (APH). Ia memaparkan bahwa berbagai Upaya penindakan berhasil menyelamatkan aset tanah negara dalam jumlah besar.
“Sepanjang tahun 2025, kita menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 107, dengan penetapan tersangka sebanyak 185 orang. Kita juga berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 14.315 hektare dengan nilai berdasarkan zona nilai tanah (ZNT) mencapai Rp23,3 triliun,” ujar Menteri Nusron.
Sebagai bagian dari Kanwil BPN DKI Jakarta, Kantah Jakarta Selatan berkomitmen penuh memperkuat langkah pemberantasan mafia tanah dengan mendorong pendekatan kolaboratif lintas sektor. Upaya ini diwujudkan melalui kerja sama dengan APH, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat. “Kantah Jakarta Selatan meyakini bahwa sinergi ini mampu mempercepat penyelesaian kasus, meningkatkan transparansi layanan, serta menciptakan ekosistem pertanahan yang aman dan berkepastian hukum,” ujar kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Muhamad Irdian.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie, Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Kepala Bareskrim Polri, Syahardiantono, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi.
