BELEM, BRASIL (20/11) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat solusi iklim berbasis laut melalui pengembangan pembiayaan blue carbon dan kemitraan global, yang disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara dalam sesi “Advancing Ocean-Based Climate Solutions Through Blue Carbon Finance and Partnerships” di OCEAN Pavilion, COP 30 Belém, Brasil.
Dalam forum internasional tersebut, Koswara menyampaikan bahwa Indonesia hadir dengan tujuan memperkuat koalisi global untuk mendorong aksi iklim berbasis laut. Ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kanada, Inggris, Wetlands International, serta dukungan penuh dari Global Green Growth Institute (GGGI) atas penyelenggaraan dialog strategis tersebut.
Koswara mengingatkan bahwa sejak COP 26 di Glasgow, isu kelautan telah mendapatkan mandat untuk diperkuat melalui Ocean–Climate Change Dialogue di bawah kerangka SBSTA. Salah satu topik utama yang muncul dari dialog tersebut adalah nilai penting ekosistem blue carbon, mangrove dan lamun, yang terbukti menjadi penyerap dan penyimpan karbon paling efektif di dunia.
“Ekosistem tersebut tidak hanya penting bagi mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menjadi fondasi bagi adaptasi serta sumber ekonomi jutaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang terintegrasi dan kolaboratif,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (20/11).
Koswara menyampaikan bahwa Indonesia baru saja menyerahkan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) kepada Sekretariat UNFCCC, yang untuk pertama kalinya memuat integrasi eksplisit ekosistem blue carbon dalam agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nasional.
Indonesia juga telah meluncurkan Indonesia Blue Carbon Ecosystem Roadmap and Action Guide, yang menjadi panduan strategis implementasi aksi nyata di tingkat nasional maupun daerah.
Untuk mempercepat solusi iklim berbasis laut, Koswara menekankan perlunya instrumen pembiayaan inovatif seperti credit blue carbon, blue bonds, dan platform investasi berbasis ekosistem. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme tersebut harus dibangun di atas transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan agar dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.
Koswara mengajak pemerintah negara lain, mitra pembangunan, dan organisasi filantropi untuk menjajaki peluang kolaborasi serta mengatasi kesenjangan pembiayaan blue carbon melalui pertukaran pengalaman dan prakarsa lintas negara.
“Melalui kemitraan yang inklusif, mekanisme pembiayaan yang kredibel, dan aksi yang transformatif, dunia dapat mempercepat upaya bersama menghadapi krisis iklim,” ujar Koswara di akhir sambutan.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan pentingnya koalisi global untuk aksi iklim berbasis laut. Dari hutan dan laut Indonesia, Indonesia menawarkan solusi iklim untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN
