MALUKU, JejakProfil – Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan bahwa serangan buzzer terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan PDIP diduga mendapat beking melalui jaringan kekuasaan di pemerintahan saat ini.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada upaya membiarkan buzzer-buzzer ini menyebarkan fitnah dan kebohongan dengan memanfaatkan jaringan yang ada di pemerintahan, bukan dalam arti pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi orang-orang yang terancam dengan posisi PDIP ke depan.
Pendiri firma analitik Big Data Evello, Dudy Rudianto menolak pandangan adanya orkestrasi dari penguasa di balik serangan “kecil” terhadap Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan jika orkestrasi itu digerakan oleh penguasa hanya karena serangan menggunakan model bot yang seragam. Justru buzzer seperti ini bisa dikatakan buzzer receh.
Ia menjelaskan lebih lanjut, pada periode 13 Februari – 21 April 2022, saat publik memberikan atensi besarnya terhadap kelangkaan minyak goreng, PDIP justru menjadi bagian dari kekuasaan.
“Saat itu, Ibu Mega menjadi bagian sasaran sentimen atau bahkan serangan di media sosial akibat pernyataannya soal minyak goreng, tetapi mengapa kekuasaan saat itu tidak bisa membantu memberikan opini publik? Ini menunjukkan jika interaksi besar tidak selalu ada tangan kekuasaan didalamnya” ujar Dudy Rudianto
Menurutnya, saat itu jumlah tayang soal kelangkaan minyak goreng mencapai jumlah tayang 50 juta di Instagram, 38 juta di Youtube dan 204 juta di Tiktok tidak mampu dibendung oleh kekuasaan.
Ia juga memberikan contoh lain, saat berkembang isu #SaveRajaAmpat dan #PapuaBukanTanahKosong, pemerintahan Prabowo Gibran juga tidak kuasa untuk membendung opini dan bahkan mengokestrasi serangan balik.
“Justru karena mandat kekuasaan, Presiden Prabowo mencabut izin usaha pertambangan di Raja Ampat yang menjadi polemik publik” kata Dudy.
Menyebutkan gerakan #PapuaBukanTanahKosong di Tiktok mencapai jumlah tayang 206 juta dengan melibatkan 7.908 video, dan #SaveRajaAmpat.
Bahkan gerakan #SaveRajaAmpat di tiktok diunggah sebanyak 70.628 video dengan tayang mencapai 1,6 milyar kali dan sekali lagi, penguasa juga tidak kuasa melawan opini yang berkembang.
Dudy juga menyebutkan salah satu isu yang konsisten dari hari ke hari eksis adalah soal serangan terhadap Ijazah Jokowi.
“Jika benar bahwa kekuasaan yang dimandatkan pada Gibran memiliki kemampuan untuk orkestrasi buzzer, kenapa tidak dipakai untuk membalikkan opini ini saja” kata Dudy.
Berdasarkan perbandingan ini, Ia menyebutkan jika serangan terhadap Megawati adalah bentuk kerja dari buzzer receh dengan bayaran tak seberapa.
“Sangat jauh untuk menyimpulkan ini orkestrasi penguasa” tutupnya.
