Jakarta, Jejakprofil – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan serangan keras dan mengguncang sektor perumahan. Setelah memeriksa data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Purbaya menemukan adanya kejanggalan masif yang terjadi.
Publik sempat menyimpulkan skor kredit buruk Sitem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, khususnya tunggakan kecil di bawah Rp 1 juta, menggagalkan 110.000 rakyat kecil memiliki rumah. Menkeu Purbaya pun bersiap mendatangi OJK.
“Saya menjanjikan mendatangi OJK dan meminta clear data clear hari Kamis,” ungkap Purbaya dengan nada tinggi di Kementerian Keuangan.
Namun, hasilnya mengejutkan. Setelah diverifikasi, jumlah kasus yang benar-benar terhalang SLIK dari total 110.000 ternyata hanya sekitar 100 orang.
“Saya menyimpulkan, dari 110.000 itu, paling yang bisa kami masukkan hanya 100 orang,” ungkapnya. “Jadi, clear-nya nama dari SLIK sepertinya tidak akan memecahkan masalah permintaan perumahan,” ujarnya.
Diduga Menemukan Penipuan Angka Massif
Verifikasi mendadak setelah bertemu BP Tapera memunculkan pertanyaan: Siapa dalang data fiktif ini? Menkeu Purbaya secara tegas menyatakan telah terjadi salah perhitungan fatal dan menduga BP Tapera serta pengembang menjebak diri menjadikan SLIK sebagai satu-satunya biang keladi kegagalan.
Menkeu Memburu Musuh di Sektor Perumahan
Kini, Menkeu Purbaya mengalihkan fokus dan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut mencari biang kerok sesungguhnya. Data BTN menunjukkan tunggakan receh di bawah Rp 1 juta bukan penyebab sebagian besar dari 3.000 kasus bermasalah. Masalah KPR dan konstruksi menyentuh akar yang jauh lebih dalam, bukan hanya rapor merah di SLIK OJK.
Purbaya mendesak Tapera dan pengembang menyisir ulang potensi permintaan rumah demi memacu pertumbuhan ekonomi. “Saya butuh sisa Oktober, November, Desember agar banyak pembeli rumah baru, pembangunan cepat,” ujarnya. Purbaya memberi ultimatum, “Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibandingkan kondisi sekarang,” agar sektor perumahan bergerak.
