Jakarta, JejakProfil – Menteri Perumahan Maruarar Sirait tersudut atas pengakuan Wamen Fahri Hamzah. Drama 10 bulan ini membuncah sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Kemerdekaan RI.
Lembaga kebijakan publik, Political and Public Policy Studies (P3S) menilai polemik kerja minus ini bisa selesai.
Bahkan, bisa jalan sesuai harapan. Jika, Presiden Prabowo Subianto tegas dalam menentukan sikap.
Minimal, jika program 3 juta rumah belum berdiri, Prabowo Subianto setidaknya bisa mempertontonkan kepada rakyat kalimat jujur dari mulutnya sendiri.
Orang paling penting di negeri ini dapat memutuskan akhir dari kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia selama 10 bulan terakhir yang dipenuhi rasa pesimisme publik.
PROGRAM BAGUS EKSEKUSI MINUS
Program ambisius 3 Juta Rumah yang digadang sebagai salah satu proyek prioritas pemerintah mulai terguncang oleh perbedaan suara di pucuk pimpinan Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP).
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah secara terbuka menyebut progres program ini masih “nol besar”, sebuah klaim yang langsung memicu reaksi dari sang Menteri Perumahan Maruarar Sirait.
“Kalau bicara, pakai data. Ada progresnya, tidak nol,” tegas Ara-sapaan akrab Menteri Perumahan Maruarar Sirait menepis tudingan stagnasi.
Menurutnya, pembangunan perumahan rakyat telah berjalan, meski menghadapi tantangan pelik di lapangan mulai dari ketersediaan lahan, pembiayaan, hingga koordinasi lintas sektor.
“Lihat data,” timpal Ara. Sayangnya, mantan kader PDI Perjuangan itu tidak menyebut data apa yang dimaksud.
Apakah realisasi kerja Kementerian PKP 2025 yang kabarnya menembus 200 ribu rumah rakyat tahun ini? atau data di atas kertas yang belum terealisasi?
SEJAK AWAK MENUAI KRITIK
Kritik tak hanya datang dari pernyataan Wamen Perumahan Fahri Hamzah, tapi juga dari luar kementerian sejak beberapa pekan ini.
Salah satunya Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang menyebut kinerja di sektor perumahan “masih nol” dalam hal dampak langsung bagi rakyat.
“Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar angka target,” ujarnya, menekankan pentingnya hasil konkret ketimbang retorika.
Perselisihan terbuka antara menteri dan wakil menteri ini menyoroti masalah klasik birokrasi: ketidaksinkronan narasi dan lemahnya koordinasi.
Dua pandangan yang bertolak belakang dari pemimpin di Kementerian PKP.
Fakta itu menimbulkan kesan bahwa para pemangku kepentingan belum menyusun roadmap program secara solid atau setidaknya belum mengomunikasikannya secara efektif.
Perbedaan mencolok itu mengikis kepercayaan publik terhadap proyek yang dibiayai negara.
PUBLIK IKUT TERBELAH
Menurut Jerry Massie, menanggapi pemberitaan yang ada, masyarakat ikut terbelah.
Ia menyebut sebagian orang menganggap Fahri realistis dan jujur, sementara yang lain menilai Ara sedang menjaga stabilitas kepercayaan Prabowo kepadanya.
Namun, satu hal pasti, lanjut Jerry, janji 3 juta rumah kini berada di persimpangan waktu yang terus berjalan.
“Rakyat menunggu bukti nyata. Apakah hunian-hunian itu akan berdiri tegak untuk rakyat, atau justru runtuh sebagai sekadar wacana politik pemerintahan,” tandasnya.
Bukan publik yang menunggu Menteri Perumahan tersudut atas pengakuan Wamen, tetapi mereka menunggu keputusan Prabowo.
“Keputusan yang bagaimana? Ya sederhana, pecat menteri yang tidak jujur, yang tidak bisa kerja,” timpalnya.
KADO HUT RI
Rakyat menunggu Pidato Kenegaraan Prabowo Subianto dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan RI.
“Program 3 juta rumah ini gagal, Prabowo yang tanggung jawab. Kalau yang diberi mandat tidak bisa kerja, ya pecat dong!” jelasnya.
Jerry Massie berharap Prabowo lebih tegas, lantaran waktu terus berjalan. Kementerian PKP menjadi urat nadi citra Prabowo Subianto di mata publik.
“Sekali lagi, saya dan ratusan juta rakyat Indonesia ingin dengar pernyataan jujur dari seorang Presiden. Karena Prabowo kuncinya,” pungkas Jerry.
