Jejak Profil Jejak Profil
JAKARTA, Jejakprofil – Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) kembali menunjukkan keberpihakan yang ambigu dalam penyusunan anggaran perumahan 2025.
Berdasarkan dokumen resmi, postur anggaran setelah realokasi Tahun Anggaran 2025 Kementerian PKP, Political and Public Policy Studies (P3S) menemukan keputusan janggal.
Muncul anggaran Kementerian PKP untuk pembangunan rumah susun (Rusun) justru mengalami pemotongan sebesar Rp 192,76 miliar. Sementara, anggaran dukungan manajemen justru dinaikkan sebesar Rp 15,11 miliar.
“Langkah ini menjadi bukti nyata Kementerian PKP lebih memilih mengutamakan kenyamanan birokrasi dibanding kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada hunian vertikal yang layak dan terjangkau,” jelas Direktur P3S Jerry Massie, Senin 28 Juli 2025.
Dari hasil pemaparan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam dengar pendapat dengan DPR RI, muncul angka pemotongan anggaran rusun dilakukan atas nama efisiensi.
Namun ironisnya, tambahan anggaran dukungan manajemen digunakan untuk kegiatan seperti pelatihan CPNS, komunikasi publik, hingga operasional internal.
“Kami menilai apa yang dilakukan Kementerian PKP sebagai bentuk pengabaian terhadap krisis hunian yang semakin akut di daerah perkotaan dan padat penduduk,” jelas peneliti kebijakan publik dari American Global University (AGU) itu.
P3S mengapresiasi tambahan anggaran untuk program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebesar Rp 177,65 miliar yang menaikkan target dari 38.504 menjadi 45.073 unit.
“Namun, program Kementerian PKP ini lebih cocok untuk masyarakat yang memiliki lahan, bukan bagi masyarakat urban yang tidak memiliki akses tanah sama sekali,” kata dia.
Sementara itu, rusun sebagai solusi utama bagi masyarakat tanpa tanah justru dikesampingkan.
Catatan Kritis:
1. Lebih dari 7 juta keluarga di Indonesia masih hidup di rumah tidak layak huni, terutama di kawasan perkotaan.
2. Kawasan kumuh terus meluas, sementara anggaran untuk penanganannya stagnan (Rp 133,6 miliar, tanpa peningkatan).
3. Pendekatan anggaran yang tidak berpihak pada hunian vertikal rakyat berpotensi memperparah backlog perumahan nasional.
Pihaknya mendesak Presiden Prabowo segera mengembalikan anggaran rumah susun ke tingkat semula atau bahkan meningkatkannya, mengingat urgensi kebutuhan hunian vertikal.
Melakukan audit publik terhadap efektivitas dukungan manajemen yang mengalami peningkatan anggaran, termasuk urgensi belanja internal dibandingkan kebutuhan langsung masyarakat.
Menyusun ulang skema BSPS agar inklusif bagi masyarakat miskin perkotaan yang tidak memiliki tanah.
“Sudah saatnya Kementerian PKP berhenti memprioritaskan rapat-rapat dan pelatihan internal sambil membiarkan jutaan keluarga tidur di rumah yang tak layak huni, ironi sekali,” pungkas Jerry Massie.
