Beranda / Hukum / Sengketa Tanah di PTUN Bandung: NIB Sama, Nomor Hak Berbeda, Ada Apa?

Sengketa Tanah di PTUN Bandung: NIB Sama, Nomor Hak Berbeda, Ada Apa?

Share:
Peninjauan Setempat dari PTUN Bandung didampingi Advokat Andryana Rosandi mewakili Kantor Hukum I|A|M & CO

Bogor, Jejakprofil.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung kembali menjadi sorotan dalam sengketa pertanahan yang tengah berlangsung. Dalam peninjauan setempat terkait perkara nomor 203/G/2024/PTUN.BDG, ditemukan kejanggalan dalam dokumen kepemilikan tanah. Meskipun memiliki Nomor Induk Bidang (NIB) yang sama, dua sertifikat menunjukkan nomor hak yang berbeda.

Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh PT. Star Tjemerlang terhadap Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor 1. Perusahaan tersebut menilai adanya ketidaksesuaian administrasi pertanahan yang dapat mempengaruhi kepastian hukum kepemilikan lahan.

Kuasa hukum Intervensi, Andryana Rosandi, SH, dari Kantor Hukum I|A|M & CO, menyatakan bahwa proses hukum masih berjalan dan perlu pembuktian lebih lanjut.

“Kita lihat nanti dalam proses pembuktian di persidangan. Saat ini masih ada perbaikan gugatan, dan pada Kamis nanti, kami kembali bersidang tertutup di PTUN Bandung. Kami juga menunggu keputusan terkait permohonan intervensi, termasuk putusan sela,” ujar Andryana kepada media saat Peninjauan Setempat (PS) pada Senin, 10 Februari 2025.

Saat ini, persidangan masih berada dalam tahap awal sebelum memasuki sidang terbuka, di mana tergugat akan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Temuan adanya dua sertifikat dengan nomor hak berbeda tetapi NIB yang sama menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem administrasi pertanahan. Publik pun menanti bagaimana PTUN Bandung akan menangani kasus ini demi menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

REL

Lihat Juga

LBHAP PP Muhammadiyah Sampaikan Keberatan atas Pembatalan SHM No. 5/Lemo oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten

Jakarta – Ketua Riset & Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni, SH., MH., mendatangi Kementerian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *