Jejak Profil Jejak Profil
Jakarta,Jejakprofil.com – Kantor hukum I|A|M & CO menanggapi keputusan pemerintah yang mengizinkan pengecer menjadi subpangkalan dalam distribusi LPG 3 kg. Kebijakan ini hadir setelah sebelumnya pemerintah menetapkan bahwa penjualan gas melon hanya boleh dilakukan di pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025, yang sempat memicu antrean panjang dan kelangkaan di berbagai daerah.
Managing Partner Kantor Hukum I|A|M & CO, Irwan Setiawan, SH menyatakan bahwa keputusan baru ini merupakan langkah kompromi untuk mengatasi kendala di lapangan. “Langkah ini memang berpotensi mengurai antrean yang sebelumnya terjadi. Namun, aspek pengawasan harus diperketat agar mekanisme subpangkalan tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan sasaran subsidi,” ujar Irwan, kepada JP disela kesibukannya Selasa, (04/02/2024).
I|A|M & CO juga menyoroti potensi tantangan hukum dalam implementasi kebijakan tersebut. “Perubahan regulasi yang cepat tanpa kesiapan teknis bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan main bagi subpangkalan jelas, termasuk harga eceran tertinggi dan mekanisme pengawasan agar tidak ada spekulasi harga di tingkat pengecer,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang mengusulkan mekanisme ini, menyebut bahwa kebijakan tersebut adalah solusi terbaik agar distribusi gas subsidi tetap berjalan lancar tanpa membebani masyarakat kecil. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan akses mudah terhadap LPG 3 kg, tetapi dengan tata kelola yang lebih baik,” kata Bahlil.
Meski demikian, sejumlah pihak masih mempertanyakan efektivitas pengawasan di lapangan. Dengan hadirnya subpangkalan, apakah pengendalian harga dan distribusi dapat tetap berjalan sesuai harapan, atau justru menciptakan celah baru dalam rantai distribusi?
Hingga berita ini diturunkan, polemik diperkirakan masih akan berkembang seiring pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah.
Bay
