JAKARTA, (24/10) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengusung strategi model intervensi pemerintah (Government Intervention Model) untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam melanjutkan pelaksanaan program-program Ekonomi Biru.
Lewat strategi ini, pihaknya akan mengambil peran lebih besar dalam membangun sarana prasarana atau infrastruktur sektor kelautan dan perikanan guna, mendorong peningkatan produktivitas pelaku utama perikanan, serta untuk mendukung sistem ketahanan pangan nasional.
“Kalau intervensi pemerintah dilakukan, saya punya keyakinan sektor ini bisa maju pesat. Dan strategi seperti ini juga dijalankan di negara-negara lain di dunia,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Pada periode sebelumnya, Menteri Trenggono sudah menjalankan strategi tersebut, salah satunya dengan pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua.
Di kampung Samber-Binyeri, Biak, KKP membangun sarana prasarana perikanan untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern, produktif dan berdaya saing. Sarana prasarana yang dibangun di antaranya balai pelatihan, gudang pendingin penyimpan ikan, dermaga, sentra kuliner, pembagian kapal, hingga area docking kapal.
Menteri Trenggono menambahkan, strategi intervensi pemerintah ini pulalah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan hingga pembudidaya. Dia menargetkan nilai tukar nelayan maupun pembudidaya bisa melesat ke angka 200 dari yang saat ini di nilai rata-rata 104-106.
Nilai tukar nelayan/pembudidaya adalah rasio antara harga hasil ikan yang diterima nelayan maupun pembudidaya dengan harga kebutuhan yang dibayarnya. Nilai tukar ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli mereka.
Menurutnya, sudah bertahun-tahun nilai tukar berkutat pada angka 104 sampai dengan 106. Baginya, angka tersebut masih masuk dalam kelompok miskin terus menerus. Untuk itu di usia KKP ke 25 tahun ini, Menteri Trenggono akan tancap gas meningkatkan nilai tersebut.
“Hitungan saya sebetulnya itu bisa mencapai di atas 200 dan ini adalah salah satu target saya,” tegas Menteri Trenggono.
Peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan seperti nelayan dan pembudidaya, dinilainya akan berdampak besar pada produktivitas sektor perikanan sehingga bisa berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dukungan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas produk perikanan yang dihasilkan.
Selama hampir empat tahun memimpin KKP, Menteri Trenggono juga sudah membangun empat modeling budidaya berkelanjutan, yaitu modeling budidaya lobster di Batam, udang vaname di Kebumen, rumput laut di Wakatobi, dan nila salin di Karawang.
Dalam modeling tersebut, tergambar intervensi pemerintah, dari mulai pembangunan sarana di hulu hingga hilirnya. Program modeling itu telah terbukti menghasilkan komoditas perikanan kualitas ekspor.
*BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI*