AMKI Beberkan 5 Syarat Indonesia Bisa Jadi Raja Beras Dunia

Jejakprofil.com – Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) memberikan pandangannya mengenai penguatan sistem pertahanan negara yang mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Foto : Frans Meroga Panggabean sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI)

Hal ini dipicu pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan yang mengaku salut atas kesuksesan India yang masih bisa surplus produksi beras sebanyak 7 juta ton, padahal dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar serta telah menggeser Cina sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia.

“India 1,4 miliar orang bisa surplus, lebih. Saya tanya Menteri Perdagangannya, ternyata semua pakai koperasi, tidak konglomerasi, seluruh pertanian berdayakan koperasi,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023 di India.

Frans Meroga Panggabean sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI), menanggapi pernyataan Mendag Zulkifli Hasan tentang strategi yang dilakukan negara India tersebut sebenarnya pernah ditetapkan oleh Indonesia dan terbukti berhasil pada era pemerintahan Presiden Soeharto.

“Strategi India ini masih relevan untuk diterapkan di Indonesia ke depan, apalagi ketahanan pangan menjadi isu dan prioritas utama pemerintah saat ini. Bayangkan betapa masifnya produksi beras negara India dengan mengandalkan pemberdayaan koperasi,” kata Frans kepada awak media di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Kebijakan yang berfokus pada koperasi itu kata Mendag Zulhas, dilakukan seperti zaman Soeharto. Selain itu, fokus kebijakannya juga habis-habisan untuk mengamankan stok pangan bagi rakyat, sehingga subsidi digelontorkan pada sektor itu tanpa harus tansaksional dan kebijakan yang berbelit.

“Semua pakai koperasi, bukan konglomerasi, seluruh pertanian koperasi. Pupuk dia gak pakai pabrik pupuk kaya kita, tapi pupuk dibuat oleh koperasi-koperasi, tapi penelitian oleh pemerintah,” ucap Zulhas lebih lanjut seperti dikutip dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya AMKI memberikan sedikitnya 5 syarat utama agar tercipta ekosistem tentang ketahanan pangan yang benar-benar menyentuh semua proses produksi sejak dari pertanian padi sampai menjadi komoditas beras kepada masyarakat, serta kesemuanya harus melalui koperasi.

*Lima Syarat Indonesia Raja Beras Dunia*

“Yang pertama adalah harus dibuatkan regulasi yang kuat agar seluruh proses penyediaan lahan, penyediaan benih, kepastian kecukupan pupuk, pengairan, pestisida, penggilingan saat panen, pengemasan, penyimpanan, transportasi, sampai sebagai off-taker yang membeli hasil panen dari para petani, serta semua wajib melalui koperasi,” jelas Frans.

Syarat kedua, AMKI melihat bahwa BUMDes yang sekarang ada menurut UU Desa sebaiknya diwajibkan berbentuk koperasi serta diatur sebagai koperasi primer di setiap desa yang dapat memilih fokus usaha yang diwajibkan berbeda antar setiap desa di sebuah kecamatan, berdasarkan pilihan proses produksi tadi

“Ketiga, mengatur Koperasi Unit Desa (KUD) yang masih sehat dan beroperasi berperan sebagai koperasi sekunder pada setiap kecamatan, di mana menaungi semua koperasi primer dari setiap desa tadi yang merupakan transformasi dari BUMDes,” lanjut Frans yang juga adalah Presidium Forum Koperasi Indonesia (Forkopi).

Selanjutnya mengatur keterlibatan koperasi simpan pinjam (KSP) untuk menciptakan induk koperasi di tingkat Kota / Kabupaten yang beranggotakan semua KUD dari setiap kecamatan serta ditambah dengan KSP itu sendiri. Syarat ke-empat ini diambil karena diyakini KSP memiliki kompetensi dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan KUD.

Terakhir, dengan saling terhubungnya ekosistem tadi, maka otomatis memungkinkan untuk didorong melalui dukungan digitalisasi, tentunya dengan adanya aplikasi platform digital sebagai penghubung kesemua proses bisnis tadi.

“Jangan lupa aturkan juga kewajiban penggunaan platform digital tersebut agar tercipta kepastian bayar atas pinjaman yang diberikan KSP kepada setiap koperasi ataupun anggota koperasi di bawah naungannya,” papar Frans lagi.

Akhirnya AMKI berharap bahwa pengaturan regulasi yang jelas dan kuat tersebut dapat diambil oleh pemimpin nasional berikutnya agar Indonesia dapat tampil sebagai raja beras dunia sebagaimana negara India, juga sekaligus mewujudkan ketahanan pangan melalui swasembada beras.

(Slamet)