Jejak Profil Jejak Profil
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bermitra dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Sinergi dan kolaborasi harus terus dilakukan, karena Kementerian ATR/BPN, Notaris dan PPAT ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Hal demikian disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat membuka Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro (IKANOT UNDIP) Tahun 2023-2027 yang berlangsung di Ambhara Hotel, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Hadi Tjahjanto mengimbau, Notaris dan PPAT agar menggencarkan sosialisasi program-program Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat lebih luas.
“Saya menitip kepada Bapak/Ibu sekalian, karena berkontak langsung dengan masyarakat, sampaikan program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah PTSL, program yang sangat baik untuk memberikan hak atas tanah berupa sertipikat,” ujar Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan ini, ia juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang ditemuinya saat kunjungan kerja di beberapa daerah, yakni kekhawatiran masyarakat terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hadi Tjahjanto berharap Notaris dan PPAT dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa BPHTB merupakan kebijakan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah juga terhambat dengan Perda, namun banyak pemerintah daerah yang sudah membebaskan BPHTB untuk Pendaftaran Tanah Pertama kali. Permasalahan berikutnya adalah masyarakat kalau tidak tahu, ketika mau menjual atau membagi waris mereka akan terkendala dengan BPHTB ini. Oleh karena itu, mungkin (Notaris dan PPAT) kalau sambil berkomunikasi dengan masyarakat bisa disosialisasikan,” ungkapnya.
Menteri ATR/Kepala BPN meyakini bahwa Notaris dan PPAT akan memberikan kontribusi yang besar bagi Kementerian ATR/BPN, terlebih yang menyentuh langsung kepada rakyat. Ia menginginkan ke depannya Notaris dan PPAT selalu berada pada jalan yang benar dalam melaksanakan tugasnya.
“Apabila ada Notaris/PPAT yang kemungkinan khilaf, yang kita sebut sebagai oknum, mari kita ingatkan. Saya yakin dengan kejadian-kejadian mafia tanah kita semua akan berubah dan akan berhati-hati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua program Kementerian ATR/BPN akan melibatkan Notaris dan PPAT, sehingga kontribusi ini harus kita jaga terus, silaturahmi harus kita perkuat,” tegas Hadi Tjahjanto.
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri. Turut hadir, perwakilan DPP IKA UNDIP; Ketua Umum IKA FH UNDIP, Ahmad Redi; Ketua Umum IKANOT UNDIP, Otty Hari Chandra Ubayani; Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap; dan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Tri Firdaus. (YS/RE/RS)
Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
