PSI Dukung Normalisasi SDN Pocin 1 Depok

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung keinginan orang tua murid untuk mengembalikan kegiatan belajar-mengajar secara normal di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok. Dukungan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, saat mendampingi orang tua murid menyampaikan surat untuk Wali Kota Depok, Rabu (1/11/2023).Tujuh orang tua murid yang tergabung dalam Forum Orang Tua Murid SDN Pondok Cina 1 (Fortucin) datang ke Kantor Wali Kota Depok pada Rabu pagi. Mereka menyampaikan surat kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris, meminta agar seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 tetap dapat bersekolah di gedung sekolah yang lama dan tidak dipindahkan ke lokasi lain. Permintaan ini disampaikan Fortucin menyusul dibatalkannya rencana pembangunan masjid raya di lahan sekolah tersebut.

Senada dengan orangtua murid, Sigit menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak memiliki alasan apapun untuk memindahkan siswa setelah rencana pembangunan masjid di lahan tersebut dibatalkan. “Gedung SDN Pondok Cina 1 sudah berusia lebih dari setengah abad dan termasuk sekolah tertua di Kota Depok. Seharusnya Pemerintah Kota Depok tetap mempertahankannya sebagai gedung sekolah,“ ujar Sigit.

Masih menurut Sigit, meskipun beberapa ruang kelas baru sudah terbangun di SDN Pondok Cina 5, jumlahnya masih belum mencukupi untuk menampung 18 rombongan belajar (rombel) jika SDN Pondok Cina 1 dan SDN Pondok Cina 5 digabungkan seperti rencana Pemkot Depok. “Sementara di Gedung SDN Pondok Cina 1 tersedia dua belas kelas. Kenapa tidak dipertahankan di sana saja,” sesal Sigit.

Polemik rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1 sempat menjadi isu nasional setahun silam. Pemkot Depok memaksa memindahkan siswa sekolah favorit itu ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 karena di lahan sekolah akan dibangun masjid raya dengan biaya ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat orangtua murid menolak, Pemkot Depok melarang semua guru untuk mengajar siswa yang tetap bertahan di sekolahnya. Aksi Pemkot Depok ini membangkitkan solidaritas masyarakat yang berbondong-bondong datang menjadi relawan pengajar.

Pemkot Depok mendapat kecaman keras karena menurunkan pasukan Satpol PP saat siswa tengah menghadapi ujian akhir di awal Desember 2022. Usai ujian, Pemkot Depok bahkan mengirimkan seratus Satpol PP untuk memusnahkan aset sekolah pada Minggu subuh 11 Desember 2022. Karena banyaknya kecaman, termasuk dari pemerintah pusat dan beberapa komisi nasional, Pemkot Depok akhirnya menunda rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1.

Sigit mengatakan, sejak awal terjadinya konflik PSI konsisten mendukung perjuangan melawan penggusuran SDN Pondok Cina 1. “Sejak awal, kader-kader PSI ikut bergabung menjadi relawan pengajar di SDN Pocin 1,” ungkapnya. “Saat orang tua murid berupaya menempuh jalur hukum, LBH PSI langsung bergabung dalam tim advokasi hingga hari ini,” tambahnya lagi.

PSI berharap Wali Kota Muhammad Idris bisa menuntaskan masalah ini sebelum masa jabatannya berakhir setahun lagi. “Kami berharap Pak Idris bisa meninggalkan legacy yang baik sehingga tidak perlu menunggu Wali Kota baru terpilih di Pilkada 2024 untuk menyelesaikannya,” pungkas Sigit.

(Red)