Jejak Profil Jejak Profil
Terlaksananya dengan sukses acara silaturahmi Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) untuk menyambut serta ucapan selamat kepada Menteri ATR/BPN yang baru yaitu Hadi Djahjanto hari ini, merupakan barometer awal gebrakan, semangat dan optimisnya para Korban Mafia tanah seluruh Indonesia yang tergabung dalam FKMTI dengan harapan segera mendapatkan kembali Hak atas tanahnya yang telah dirampas oleh mafia tanah yang zalim. Berada di Sekretariat FKMTI Jalan Seha No.6 Kebayoran Lama Jakarta Selatan pernyataan sikap para Korban Mafia tanah digelar, Rabu (19/06).
Depok-Para korban mafia tanah telah menyatakan segala rasa sakit hati dan kekecewaannya terhadap mafia tanah yang terus berkembang biak di Negeri ini tanpa henti dan bahkan terdengar adanya ‘BEKINGAN’ yang seolah olah mafia tanah ini sulit untuk ditumbangkan. Dalam Pertemuan silaturahmi ini setalah Ketua FKMTI S.Kendi Budiardjo membacakan Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi atas pencopotan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil beserta Wakilnya. Para anggota FKMTI menyatakan segala unek unek nya dengan harapan kedepan akan mendapatkan Keadilan dan tentunya hak atas tanahnya yang dikuasai para mafia tanah dapat kembali ke genggaman tangan masing masing pemilik yang sah.
Erwin Nasution suami Hj. Jubaedah sebagai Warga Cipinang Besar Selatan yang tanahnya dirampas Mafia tanah mengatakan, “Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT, ketika saya paginya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bisa dilihat di youtube saya memohon tiba tiba benar. Itu syukur saya kenapa semua faktor permasalahan ini yang dikuasai oleh Oligarki, Konglomerat, siapapun lahan lahan kita yang dibantai dirampas oleh mafia tanah itu sumbernya adalah oknum pejabat publik.
Harapan saya kepada bapak Menteri Panglima yang punya latar belakang wawasan kebangsaan, punya Pancasila nusa dan bangsa, usut tuntas mafia tanah ini sampai akar akarnya karena kemerdekaan bangsa ini dibangun oleh opung / semua alim ulama beratus ratus tahun yang lalu, mengisi kemerdekaan ini adalah untuk kemakmuran rakyat ingat pasal 33 UUD 45 ingat itu,” ulas Erwin Nasution.
“Saya berterimakasih semoga bapak Hadi Djahjanto bisa mensukseskan problem yang selama ini kita hadapi. Soalnya dari Menteri ke Menteri, dari tahun ke tahun sampai kita itu satu satu ada yang meninggal dunia belum selesai juga. Mudah mudahan bapak sekarang dapat menyelesaikan setuntasnya masalah tanah Kirai Cipete Utara Kebayoran Baru Jaksel. Semoga Bapak Menteri yang baru bisa menyelesaikan permohonan kami, Sertifikat kami sehingga kami bisa hidup dengan tenang selama lamanya,” ungkap Arief Achmadi.
“Sangat berharap dengan Menteri yang baru agar menangkap mafia tanah beserta bekingnya, karena yang merampas tanah saya adalah bekingnya. Tanah saya di Kelapa Gading di rampas oleh PT. Sumarecon Agung seluas 1 hektar, saya beli dari kantor lelang negara seharga 630juta tahun 1990,” terang Robert Sudjasmin.
“Saya korban mafia tanah di Tangerang Utara, disana itu dikuasai satu nama / satu orang saja yang bisa menguasai sampai 600 hektar kepemilikannya. Tolong tindak tegas siapapun bekingnya jangan buat malu Presiden Jokowi, Negara kita ini adalah negara bersama sama, Negara Pancasila bukan negara milik segelintir orang saja,” sebut A. Zakky Guru STM ini.
“Selamat kepada Bapak Hadi Djahjanto sebagai Menteri ATR/BPN yang baru, saya berharap bapak berani mengungkap data yang sebenernya kepemilikan yang dimiliki oleh Kodam Jaya. Karena tanah saya bersertifikat dengan historis yang lengkap sementara Kodam Jaya tidak punya Historis. Tolong sebagai Eks. Panglima Berani mengungkapkan yang sebenernya. Bahkan saya tidak pernah dijawab setelah saya mengirim surat kepada Panglima yang saat ini, yang katanya lapor saja kepada kami kalau diganggu oleh Aparat Kodam ternyata bohong besar.
Almarhum ayah saya diveri kehormatan sebagai kolonel tetapi tidak dihormati sama sekali. Karena dituduh sebagai perampas tanah Kodam. Kita buktikan siapa yang merampas., adu data kalau terbukti saya rela. Tapi kalau tidak terbukti apa jawaban dari Kodam, saya meminta jawaban yang benar. Sebagai aparat prajurit negara harus membela rakyat jangan membohongi kami. Saya punya 100% bukti saat dibawa ke Pengadilan bahkan tidak valid data yang dimiliki oleh Kodam,” tegas Agusni Rahayu seorang Purnawirawan Tentara.
“Selamat atas terpilihnya Menteri yang baru semoga Sukses, kalau kasus tanah bapak saya yang berada di BSD Tangerang Selatan ini, di Kementerian Dalam Negeri dan Pengadilan KIP sudah dinyatakan, belum pernah ada pelepasan hak dan belum pernah ada jual beli. Jadi bagaimana mungkin BPN membuat Sertifikat. Empat tahun lalu kami pernah mengadu ke BPN hanya bertemu dengan Biro Hukumnya dan tidak pernah bertemu dengan siapapun lagi. Nah kami mohon laporan kami nanti paling tidak dapat bertemu dengan bapak Menteri / Wakil untuk menindak lanjuti kasus ini. Bagaimana BPN Meng-Sertifikatkan yang tidak ada dasarnya,” terang Rusli Sutarman.
“Terimakasih kepada FKMTI dan selamat kepada bapak Menteri Hadi Djahjanto yang baru, semoga harapan kami semua disini dapat mendukung aspirasi keinginan para korban mafia tanah. Saya ini sebenernya bukan korban mafia tanah tapi korban penggelapan dan pemalsuan Sertifikat hak.milik 154 Bidara Cina. Jadi posisi rumah masih saya tempat tapi hak miliknya sudah berubah nama. Itu terbukti dengan kasus Dino patihjawa dan kasus Nirina Zubir, jadi posisi gak milik saya sudah berubah nama dengan akte jual beli no.499/Jatinegara/1996. Kita sudah laporkan tapi mandek posisi laporan itu. Saya tidak pernah jual tapi sertifikat sudah diagunkan di Bank, posisinya bukan masalah bekingan tapi penadahnya juga perlu kita selesaikan secara tuntas,” tutup Irwansyah Yunif sangat gusar.
(Jennifer)
