Jejakprofil.Com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, insentif pajak Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) otomotif dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.PPnBM dan PPN DTP perumahan ini sangat efektif dalam mendorong pemulihan di sektor perumahan dan otomotif.
Berdasarkan itu, Sri Mulyani mengaku, dirinya telah meneken aturan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) otomotif dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.
“Penekanan tersebut sedang dalam proses pengundangan, itu artinya sudah mendapatkan nomor dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Kalau hari ini selesai, langsung akan diumumkan hari ini juga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Rabu (2/2/2022).
Sri Mulyani yang juga ketua KSSK itu mencatat, insentif PPN perumahan yang telah diikuti oleh pelonggaran Rasio Loan To Value (LTV) Untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).
“Kami ada catatan terkait insentif PPN perumahan yang telah diikuti oleh pelonggaran Rasio Loan To Value (LTV) Untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka),” kata Sri Mulyani.
Selain itu, kata dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut membantu dalam melakukan pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR), ketentuan tarif premi asuransi dan ketentuan uang muka perusahaan pembiayaan.
“Dengan bantuan tersebut, tercatat, di 2021 realisasi kredit kendaraan bermotor berhasil mencapai Rp 97,45 triliun. Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di 2021 yang mencapai 863.300 unit, dibanding dengan penjualan mobil di tahun 2020 yang mencapai 578.3000 unit,” bebernya.
(JP/AR)
