Pengurus Baru Dikukuhkan, Inkopontren Didorong Jadi Holding Bisnis

JAKARTA — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyaksikan pengukuhan pengurus dan pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) periode 2021-2026. Acara pengukuhan berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Adapun susunan pengurus Inkopontren periode 2021-2026 yaitu Ketua Dewan Pembina Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Dewan Penasihat dan Pakar Jimly Asshidiqie, Ketua Dewan Pengawas Ferry Juliantoro, Ketua Umum Mohammad Sukri, Sekretaris Umum Hapi Zajuli, dan Bendahara Muhammad Azhari.

MenKopUKM Teten Masduki berharap dengan pengukuhan pengurus dan dewan pengawas yang baru, Inkopontren semakin berkembang, dan modern, mendorong potensinya menjadi holding bisnis bagi Koppontren, serta terus berkontribusi dalam perekonomian nasional.

“Koppontren mempunyai potensi besar untuk menjadi satu kekuatan ekonomi umat, jika kemampuan manajerial, modernisasi, jaringan usahanya ditingkatkan,” kata Teten Masduki dalam sambutannya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2020), menyebutkan jumlah Koppontren aktif di Indonesia sebanyak 2.439 unit. Dengan begitu, Teten mengatakan kegiatan ekonomi bisnis pesantren dapat menjadi tulang punggung ekonomi syariah Indonesia.

Tidak hanya itu, melalui Koppontren, pesantren diharapkan tidak hanya mencetak santri yang mumpuni dalam bidang agama, namun juga entrepreneur muda (santripreneur) yang kontributif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia tercatat memiliki 27.722 pesantren yang terdiri dari 4,2 juta santri. Sejalan dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2019, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, namun juga pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar,” papar Teten.

Ketua Dewas Inkopontren Sandiaga Uno mengatakan sejak lima tahun lalu Inkopontren telah reborn dengan melakukan penataan ulang administrasi perijinan, serta pranata bisnis lainnya termasuk teknologi.

“Inkopontren juga membawa optimisme dan mencerminkan bidang-bidangnya sebagai sebuah entitas bisnis dan saya melihat bahwa kesempatan ini merupakan peluang untuk mempertanankan entitas bisnis, tapi juga mengambil peluang sebagai pemenang,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa ada beberapa program di Kementerian Parekraf yang bisa diselaraskan dengan Inkopontren salah satunya santri digital preneur. Ini platform edukasi yang ditujukan kepada para santri untuk meningkatkan skill baik secara teknis, maupun non teknis di bidang ekonomi digital dan produk kreatif.

“Seluruh peserta berkesempatan magang. Ini bisa dimanfaatkan bukan hanya mengembangkan usaha, tapi juga sebagai sarana tarbiyah, berdakwah melalui platform digital,” ungkapnya.

Ketua Dewan Penasihat dan Pakar Inkopontren, Jimly Asshidiqie dalam pengarahannya meminta para pengurus Inkopontren yang baru dikukuhkan supaya sungguh-sungguh menggerakkan roda para pelaku bisnis melalui pondok-pondok pesantren.

“Mulailah sungguh-sungguh menggerakan roda para pelaku bisnis jangan sampai di lingkungan umat islam sunnah rasul itu hahya urusan itu politik, poligami bukan itu saja. Sunnah rasul itu juga bisnis,” pesan Jimly.

“Saya punya beberapa saran kepada pengurus bagaimana teknis menggerakkan gerakan-gerakan entrepreneurship ini melalui pondok-pondok pesantren,” lanjutnya.

Ketua Umum Inkopontren, Mohammad Sukri, mengatakan Inkopontren pertama kali berdiri sejak tahun 1994 yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh nasional dan ulama besar, seperti Alm KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alm KH Noor Iskandar, dan KH Anwar Malik.

Dalam perjalannya Inkopontren tumbuh dan berkembang wadah pemberdayaan umat. Ke depan kepengurusan baru Inkopontren diharapkan bisa menciptakan Holding Cooperative Company, sekaligus rebranding Koppontren sebagai sebuah perusahaan.

“Kami yakin ini adalah jihad. Kita sebagai pengurus dan pengawas Inkopontren ini adalah jihad ekonomi karena kita mengamalkan salah satu perintah Allah SWT. Jadi insya Allah istilah teman-teman di pondok pesantren kalau kita menjadi pengurus Inkopontren dunia dapat, akhirat pun dapat,” ujar Sukri.

(Red)
Sumber :
*Humas Kementerian Koperasi dan UKM*