Desakan pencoptan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan RI yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad terkait terjadinya pemotongan anggaran di MPR, dianggap oleh Ketum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina, SH hanyalah dagelan politik. “Ya, dagelan politik lah, dalam situasi dan kondisi Anggaran Negara yang defisit akibat Pandemi Covid-19, malah menyuarakan hak-hak kelembagaan tanpa melihat realita terhadap Rakyat Indonesia yang saat dalam situasi yang memprihatinkan.
Selanjutnya dikatakan Silfester Matutina, dirinya berkeyakinan, apa yang dikatakan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai lembaga tersebut, hanya karena ketidakhadirannya dalam rapat dengan lembaga tersebut, dinilai sangat prematur tanpa melihat kondisi yang sesungguhnya. “Harusnya dikomunikasikan dengan baik tanpa berteriak tanpa arah yang menjadi blunder terhadap dirinya sendiri,”ucap Silfester Matutina.
Menurut Silfester Matutina, Menkeu, sudah menjelaskan secara gamblang ketidakhadirannya saat menghadiri rapat pada tanggal 27 Juli 2021 karena Menkeu saat waktu yang bersamaan ada rapat internal Menkeu bersama Presiden dan telah diwakili oleh Wamenkeu, Suahasil Nazara.
Kemudian, Lanjut Silfester, pada tanggal 28 September 2021, saat undangan Rapat antara Menkeu dengan MPR RI, juga tak bisa dihadiri lantaran pada saat yang bersamaan juga, Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI. Melihat kondisi ini, seharusnya kedua belah pihak menjalin komunikasi intensif untuk menjadwalkan agenda yang benar-benar bisa dihadiri kedua belah pihak tanpa harus meracau ke media. “Jadi, seperti kanak-kanak dalam berpolitik,”ujar Silfester Matutina.
Lebih tegasnya, Silfester meyakini, melihat fenomena yang terjadi pada pimpinan MPR terkait menarik issue pergantian Menkeu, sangat tidak bijaksana dan tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik pada Lembaga Negara ini.
Pada kesempatan ini juga, Silfester Matutina menegaskan, dalam situasi pandemi covid-19 ini, seharusnya kita semua bersama-sama berjuang agar pandemi ini dapat teratasi dan segera berakhir, masyarakat bisa hidup normal lagi dan selayaknya pimpinan MPR juga bisa mengesampingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau politik demi menyelamatkan rakyat banyak.
(Red)