Peserta Kongres III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menobatkan M Riza Damanik, PhD sebagai Ketua Umum untuk periode 2021-2026, pada Kamis (23/9) malam.
Kongres organisasi beranggotakan sekitar 35 ribu orang ini digelar secara hybrid, luring dan daring. Sebanyak 115 peserta dari berbagai provinsi mengikuti kongres secara luring, yakni di CK Tanjung Pinang Hotel & Convention Center, Kepulauan Riau. Sementara yang daring, mengikutinya secara live lewat aplikasi zoom.
Ada sembilan nama kandidat ketua umum yang muncul dalam kongres ini. Namun, pada akhirnya adalah Riza yang terpilih lewat musyawarah dan mufakat.
Riza bukanlah nama baru di lingkungan pegiat kelautan di Tanah Air. Sebelumnya, pada periode pertama Presiden Jokowi, Riza aktif mengawal agenda poros maritim sebagai Ahli Utama Kantor Staf Presiden bidang Kemaritiman.
“Kalau bukan karena tinta, takkan tertulis sebait puisi. Kalau tidak karena cinta. Takkan berkumpul kita disini,” ucap Riza, mengawali pidatonya.
“Dari langkat sampai ke Lotim,
bersama Hang Tuah dan Hang Jebat.
Selamat Hari Maritim. Maritim Kuat, Indonesia Hebat,” sambungnya disambut tepuk tangan peserta.
Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Iskindo periode 2018-2021 Bapak Zulficar Mochtar, panitia dan semua pihak yang telah mengawal kesuksesan Kongres III Iskindo. Termasuk seluruh pengurus DPW Iskindo yang hadir, baik daring maupun luring.
“Wabil khusus DPW Kepri yang telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM ini juga menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. “Sebuah pekerjaan besar menanti di depan,” sebutnya.
Ia meyakini, dengan soliditas yang kuat dari seluruh pengurus DPP dan DPW di seluruh Indonesia nantinya mampu membuat pekerjaan besar tersebut menjadi terasa ringan, berhasil dan membawa manfaat untuk Indonesia.
Alumni Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang ini lalu menyebutkan 3 syarat menjadi negara maritim yang kuat. Pertama, adanya SDA berkelanjutan. lalu, tersedianya SDM kelautan yang unggul, serta adanya kebijakan yang mendukung tumbuhkembangnya inovasi dan teknologi guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. “InsyaAllah SDM yang ada di ISKINDO dapat berkontribusi memenuhi syarat-syarat tersebut”, yakinnya.
Karena itu, ia akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik itu dengan K/L; pemerintah daerah; perguruan tinggi; organisasi profesi lainnya; BUMN; swasta; lembaga-lembaga penelitian di dalam dan luar negeri dan seterusnya—dalam rangka mempekuat kapasitas SDM Kelautan Indonesia.
“Termasuk mendorong pembentukan lembaga sertifikasi profesi jasa kelautan; memperluas peran sarjana kelautan dalam melahirkan inovasi dan teknologi guna mendukung cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat,” tandasnya.
Secara internal, kelengkapan organisasi juga akan terus diperkuat. Seperti peningkatan kapasitas anggota, pendataan dan kemandirian organisiasi juga akan menjadi priroitas hingga melengkapi 34 DPW di 34 provinsi seluruh Indonesia.
“Terakhir, insyaAllah seluruh konsensus kelautan yang kita sepakati dari Kongres III ini akan kami jalankan sebaik-baiknya,” kata Riza.
Sebelum menutup pidatonya, pria kelahiran Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara ini kembali membawa 2 pantun.
“Dari kota berangkat mebat, sampai mencirim cari alpukat. Mari kita perkuat tekad, wujudkan negara maritim yang kuat,” ujarnya.
“Pergi ke laut membawa pukat, berlayar hingga ke Tunisia. Semoga ISKINDO membawa manfaat, memajukan kelautan Indonesia Kita, tutup Riza.
Koordinator Steering Comitee Kongres III Iskindo, Dr. Hendra Yusran Siri mengatakan pelaksanaan kongres III dilaksanakan pada momen yang tepat. Karena bersamaan dengan peringatan Hari Maritim yang akan diperingati pada tanggal 23 September 2021.
Menurut Hendra Iskindo hadir untuk memberikan warna dan kontribusi dalam memberi arah baru pembangunan kelautan bangsa Indonesia. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nanti, corak maritim dan kelautan harus mendominasi konsep pembangunan nasional.
“Warna dan corak maritim dan kepulauan harus lebih terdeterminasi dalam blue print pembangunan nasional,” harapnya.
(Red)