Beranda / JP News / Wakil Ketua LPBH PBNU Amsori Mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Wakil Ketua LPBH PBNU Amsori Mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Share:
wakil Ketua LPBH PBNU Amsori Mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

jejakprofil.com – Amsori selaku Wakil Ketua LPBH PBNU mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 2024 sesuai dengan Undang-Undang agar berjalan aman, damai, sehat dan kondusif serta berintegritas di setiap Ibukota provinsi, hal ini disampaikan acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Lingkar Diskusi Indonesia (Kamis, 8/4/2021).

Terwujudnya Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 ini bukan hanya tanggung jawab KPU, Bawaslu, KPPS dan Pemda setempat, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak di daerah termasuk aparat keamanan (TNI-Polri), para peserta pilkada, tim pemenangan dari paslon kepala daerah dan masyarakat sebagai pemilih untuk sama-sama menciptakan pilkada serentak 2024 di daerah ini berjalan sukses demi mengembalikan pemulihan ekonomi bangsa,” kata Amsori yang juga sebagai Direktur LBH Forum Betawi Rempug.

Amsori juga mengatakan beban penyelenggara pemilu serentak yang pertama kali di Indonesia dan bahkan di dunia ini akan sangat berat lantaran menjalankan enam jenis pemilihan dalam satu tahun yakni, Presiden dan Wakil, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) dan DPD. Oleh karena itu, diperlukan netralitas dan profesionalitas para penyelenggara pemilu.

Kendati ‘serentak’ yang dimaksud pada 2024 tidaklah benar-benar serentak. Insya Allah, pemilihan presiden dan legislastif akan berlangsung pada April (sebagaimana saat 2019 lalu), sedangkan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada November sesuai UU Pilkada tahun 2016.

Kemungkinan terbesar saat pilkada dilaksanakan pada 2024 mendatang, akan banyak jabatan kepala daerah yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) karena masa jabatannya habis di 2022 dan 2023. Setidaknya sekitar 271 jabatan kepala daerah yang akan diisi oleh Plt yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan beberapa strategi penyelenggaraan dalam melaksanakan pemilu serentak demi terciptanya pilkada yang aman dan kondusif.

(Ichal)

Lihat Juga

Prof DR KH Sutan Nasomal Optimis Presiden Akan Naikan Gaji Hakim Tahun 2025

JAKARTA – Pakar hukum Pidana Internasional, Prof Dr KH Sutan Nasomal meyakini serta optimis Presiden …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *