Jejak Profil Jejak Profil
Jejakprofil.Com – Wabah Virus Corona atau Covod 19 yang saat ini semakin berkembang dan penyebarannya hampir di seluruh provinsi Indonesia. Wabah ini sangat besar sehingga pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun dampak dari aturan akibat pandemi Covid 19 ini hampir menyentuh semua sektor pembangunan. Hal ini perlu ada kebijakan dan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan seluruh stake holder.
Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya belum belum siap menangani Coved 19. Ia menyebut, kinerja pemerintahan Jokowi masih plin plan seperti kepemimpinannya di periode pertama.
“Saya menilai pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini masih saja seperti periode sebelumnya yang terkesan lemah dan plin plan. Hal ini terlihat sekali saat wabah Covid-19 ini melanda negara ini,” kata Syahrul saat dihubungi, Rabu (29/4/2020).
Hal itu dinilai Syahrul ketika melihat banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stake holder. Sering, lanjut dia, selalu, berubah-ubah dan banyak yang berbenturan serta membingungkan daerah dalam bekerja. Jadi implementasinya Nol sehingga hanya, sehingga menurut Syahrul, hanya menjadi Pencitraan berupa bantuan sang Presiden semata.
“Jadi harus diakui bahwa Presiden bersama jajarannya dipemerintahan kali ini terbukti tidak siap dalam menghadapi wabah Covid-19. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak difikirkan secara matang sehingga tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya sampai tingkat pemerintah daerah sehingga memperparah keadaan.Terkesan Presiden hanya pencitraan bantuan dan plin plan sehingga meremehkan keselamatan Rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini menyebut, setidaknya ada empat stake holder yang berkaitan erat dengan penaganan Virus Corona ini yaitu Kementrian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial.
“Saya kira empat stake holder ini perlu berperan aktif dalam mengangani virus yang sangat mematikan ini. Maka itu saya berharap perlu ada sinkronisasi antara empat instansi tersebut,” harap Syahrul.
Dia meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19. Harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah.
“Sederhanakan alur birokrasinya dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid misalkan saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Kemudian Sesuaikan standar dengan keadaan kekinian.Misalkan saat ini ada BLT dari kemendes PDTT, maka seharusnya kementerian terima data up to date dari RT/RW jangan pakai data sendiri dari atas dan jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang di pakai dalam keadaan normal. Hari ini semua orang terdampak Covid 19 sehingga banyak orang-orang turun kelas, misalkan kelas pekerja terdampak PHK yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil semua harus dapat” tegasnya.
(Arum)
