Kebijakan pemerintah dalam penggunaan anggaran dana desa tahap 1 tahun 2020 sesuai perubahan dari Permendes No.11 tahun 2019 ke Pemerintah No.6 tahun 2020 bahwa Anggaran dana desa dapat dialokasikan untuk penanganan Covid19

Jejakprofil.com Kabupaten Bekai – Dari Pantauan tim investigasi Asosiasi Wartawan Propesional Indonesia ( AWPI ) media di Desa lambangSari melaksanakan kegiatan dapur umum yang berlokasi di desa LambangSari, kecamatan.tambun selatan, Kabupaten Bekasi.

Saat tim investigasi AWPI mewawancarai kepala desa LambangSari mengenai anggaran kegiatan dapur umum, Pipit Haryanti, menjelaskan, bahwa dapur umum ini bukan berasal dari Anggaran dana desa tahap 1 tahun 2020 akan tetapi berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dan lumbung pangan yang dikumpulkan dari masyarakat mampu diwilayah LambangSari juga CSR perusahaan yang berada diwilayahnya, ulasnya.

” Mengenai dapur umum ini anggarannya bukan dari ADD tahap 1 tahun 2020, akan tetapi dari Dinsos dan lumbung pangan yang berasal swadaya dari masyarakat yang mampu dan Csr perusahaan – perusahaan yang ada diwilayah desa LambangSari, karena bila mengandalkan dari Dinsos saja belum maksimal makanya bantuan tersebut kita gabungkan diolah menjadi makanan siap saji yang akan diberikan kepada warga yang benar tidak mampu, kalau mengenai anggaran dana desa tahap 1 tahun 2020 sesuai perubahan Permendes no.6 tahun 2020 untuk penanganan pademi Covid19 ini kurang lebih sekitar 1 Miliyar memang sudah turun dan masih ada direkening tabungan desa lambangsari akan tetapi pihak desa belum manganggarkan atau mencairkan dalam bentuk Bantuan langsung tunai, sebenarnya dana desa sesuai dengan Permendes no.6 tahun 2020 sekitar 30 % dapat digunakan untuk sosialisasi atau antisipasi penyebaran Covid19, promosi pemutus mata rantai virus tersebut adapun akan dialokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai harus tepat sasaran”, jelas Pipit Haryanti kepala Desa LambangSari kepada tim investigasi AWPI.( Sabtu/18/04/2020 ).

Tambahnya, intinya Pihak desa LambangSari masih menunggu terlebih dahulu bantuan dari pusat, Propinsi maupun kabupaten yang akan diberikan kepada warga lambangsari dan agar tidak terjadi doble bantuan nanti dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap warga yang sudah menerima bantuan dari pusat maupun lainnya, yang jelas warganya sudah di data melalui Dusun ke RT maupun RW sudah ada 3000 kepala keluarga dari 7.500 kepala keluarga di wilayahnya yang terdaftar sesuai kriteria masyarakat yang benar tidak mampu agar tepat sasaran, tegasnya.

(BAMBANG)